Kemendagri Perketat Pengawalan Eliminasi TBC, Desak Pemda Prioritaskan Anggaran Kesehatan

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawal upaya eliminasi dan penanggulangan tuberkulosis (TBC) hingga ke tingkat daerah. Langkah strategis ini dilakukan dengan mengintegrasikan skrining TBC ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG), menargetkan agar kebijakan nasional tidak berhenti di atas kertas, tetapi hadir sebagai solusi konkret di tengah masyarakat.

Keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) menjadi variabel utama dalam strategi ini. Wiyagus menekankan bahwa sektor kesehatan adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pemda diwajibkan menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan.

Prioritas tersebut harus dituangkan secara sistematis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai turunan RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Makanya masing-masing pemerintah daerah wajib hukumnya untuk memprioritaskan masalah kesehatan ini, tersaji dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD sebagai turunan RPJMN, kemudian RKPD ya, perencanaan strategis OPD, sampai APBD," jelas Wiyagus.

Sebagai contoh keberhasilan, Wiyagus memaparkan kinerja Pemerintah Kota Mojokerto yang mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 20 persen dari APBD. Dampak dari efisiensi anggaran tersebut tercermin dari raihan penghargaan akses pelayanan kesehatan untuk wilayah Jawa dan Bali. "Artinya tidak bohong gitu, bahwa [apa yang] dianggarkan, kemudian sesuai dengan peruntukannya, yang outcome-nya prestasi kan Pak," katanya.

Peringatan terhadap pentingnya keberlanjutan program disampaikan melalui penekanan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus yang hadir dalam pertemuan tersebut di Pendopo Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (29/9), turut menjadi saksi komitmen ini. Fokus utama saat ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur agar mampu menemukan kasus, mengintegrasikan data, dan memastikan pasien mendapatkan pengobatan tanpa dibiarkan.

Analisis Redaksi

Merespons komitmen Kemendagri dan Standar Pelayanan Minimal, tren positif terlihat dari sinergi antar-lembaga yang tidak lagi bersifat seadanya. Integrasi skrining TBC ke dalam Cek Kesehatan Gratis merupakan terobosan sistemik yang mengubah pola reaktif menjadi proaktif. Angka alokasi lebih dari 20 persen APBD di Kota Mojokerto menjadi tolok ukur kuantitatif bahwa kesehatan bukan sekadar retorika politik, melainkan variabel fiskal yang serius. Namun, keberhasilan ini masih bergantung pada disiplin eksekusi di hulu perencanaan hingga hilir implementasi di kelurahan.

Perlu diwaspadai bahwa tingginya persentase anggaran tidak serta merta menjamin kualitas layanan jika distribusi tidak merata ke pelosok. Tantangan terbesar justru ada pada kapasitas sumber daya manusia di lini lapangan, seperti yang diingatkan Wiyagus mengenai kemampuan aparatur dalam identifikasi kasus dan penelusuran kontak. Tanpa tracking data yang terintegrasi, eliminasi TBC akan terhambat di tahap deteksi dini. Langkah logis berikutnya adalah audit internal rutin terhadap efektivitas program CKG agar setiap rupiah yang dihabiskan benar-benar menghasilkan penurunan beban penyakit, bukan sekadar angka statistik yang mengesankan.