Wamen Angga Raka: Konektivitas Tak Cukup, Digitalitas Harus Berubah Jadi Pemberdayaan
Membahas teknologi dari kacamata pengembang dan inovasi perangkat lunak.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan digital di Indonesia bukan lagi sekadar seberapa luas wilayah yang terhubung. Fokus kini bergeser pada sejauh mana konektivitas tersebut mampu memberdayakan masyarakat secara nyata.
Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi (Postel) ke-81. Acara tersebut digelar di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (27/9). Angga membacakan amanat yang menekankan pergeseran paradigma dari sekadar 'menghubungkan' menjadi 'memberdayakan'.
Angga mempertanyakan dampak langsung dari akses internet yang telah tersedia. Ia menyoroti apakah konektivitas itu telah memperbaiki kualitas belajar anak-anak. Penilaian serupa diterapkan pada sektor ekonomi: apakah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) benar-benar berhasil menjangkau pasar yang lebih luas berkat teknologi?
Menurutnya, setiap kemajuan teknologi harus bermuara pada kehidupan masyarakat yang lebih mudah, produktif, dan aman. Manfaat ini wajib dirasakan oleh seluruh lapisan warga di Indonesia tanpa terkecuali. Angga menekankan bahwa kemudahan akses layanan publik melalui teknologi adalah bagian integral dari ekosistem digital yang aman dan terpercaya.
Untuk mencapai tahap pemberdayaan ini, transformasi digital di Tanah Air harus dibangun secara utuh. Strategi ini tidak hanya menyoal pemerataan jaringan berkualitas, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh melalui peluang ekonomi dan inovasi. Ekosistem tersebut harus tetap berada dalam koridor keamanan dan kepercayaan digital.
Analisis Redaksi
Pernyataan Angga Raka Prabowo menandai pergeseran signifikan dalam narasi kebijakan digital nasional. Selama ini, kesuksesan proyek infrastruktur sering kali diukur dengan metrik teknis seperti jam operasi jaringan atau cakupan menara. Kini, tolak ukurnya berubah menjadi dampak sosial-ekonomi. Pergeseran ini menuntut evaluasi kinerja yang lebih granular, di mana keberhasilan konektivitas harus dibuktikan dengan peningkatan indeks literasi digital, aksesibilitas layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang terdata.
Yang perlu diwaspadai adalah potensi kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dan kapasitas masyarakat memanfaatkannya. Menanamkan 'peluang ekonomi' di tengah ekosistem digital memerlukan sinergi lintas sektor, bukan hanya dari Kementerian Komdigi. Tanpa pendampingan yang masif dan kurikulum literasi digital yang adaptif, konektivitas berisiko tetap menjadi 'jalan tol' yang sepi. Tanpa pengguna yang terampil, infrastruktur canggih pun kehilangan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
