Angga Raka: Menjaga Kedaulatan Infrastruktur Digital, Warisan Perjuangan Postel 1945

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa menjaga kedaulatan infrastruktur digital menjadi warisan utama dari perjuangan para pendahulu, sebuah refleksi yang ia bacakan saat memimpin upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 di Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (27/9).

Acara tersebut berlangsung di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung, tempat Angga bertindak sebagai inspektur upacara. Bagi Angga, peringatan ini bukan sekadar ritual tahunan atau nostalgia semata. Ia menekankan bahwa momen ini adalah titik balik untuk mengenang semangat pengabdian yang telah mengubah wajah telekomunikasi Indonesia dari era kolonial menuju era modern.

Sejarah mencatat bahwa pada 27 September 1945, para pemuda dari Angkatan Muda PTT berhasil merebut kendali Kantor Pusat Jawatan PTT di Bandung dari tangan militer pendudukan Jepang. Pengambilalihan tersebut merupakan langkah krusial dalam merebut kendali infrastruktur komunikasi nasional dari penjajah. Keberhasilan itu menjadi fondasi bagi sistem komunikasi RI yang kemudian berkembang menjadi sektor strategis.

Menurut Angga, pesan dari perjuangan 81 tahun lalu tetap relevan hingga kini. Jika dahulu perjuangan itu fisik—mengambil alih kantor dan menara—kini perjuangannya bertransformasi menjadi tantangan digital. Masyarakat tidak lagi berjuang memperebutkan fasilitas, melainkan memastikan Indonesia mampu membangun dan menguasai infrastruktur digital untuk kepentingan bangsa. "Konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat" menjadi slogan yang ia usung dalam pidatonya.

Ia menambahkan bahwa semangat pengabdian para pendahulu harus terus hidup dalam menjawab tantangan zaman. Hal ini berarti setiap kebijakan dan pembangunan infrastruktur digital harus diarahkan untuk memperkuat posisi strategis Indonesia, bukan sekadar mengejar teknologi demi teknologi. Transisi dari era telepon dan telegram ke era data dan konektivitas menuntut kewaspadaan yang sama besarnya dengan saat membebaskan diri dari penjajahan.

Analisis Redaksi

Penekanan Angga Raka Prabowo menunjukkan adanya pergeseran paradigma keamanan nasional dari pertahanan fisik ke pertahanan siber. Dengan menyamakan kedaulatan digital dengan kedaulatan politik pasca-1945, pemerintah menyiratkan bahwa infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) kini setara posisinya dengan militer dalam menjaga keutuhan negara. Ini adalah sinyal tegas bahwa ketergantungan pada teknologi asing akan dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan.

Implikasi praktis dari peringatan ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang terpusat pada kontrol negara. Frase "konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat" mengindikasikan potensi kebijakan yang lebih ketat terhadap vendor asing dan data lintas batas. Bagi publik, ini berarti investasi di sektor teknologi akan diprioritaskan untuk memperkuat kapasitas lokal, mengurangi risiko intervensi asing, dan memastikan bahwa kemajuan digital tidak terfragmentasi oleh kepentingan korporasi transnasional semata.