Kemenperin Klaim Regulasi Motor Listrik Sempurna, Populasi Capai 280 Ribu Unit

Kementerian Perindustrian memastikan kerangka regulasi untuk pengembangan sepedamotor listrik di Indonesia sudah lengkap, sebuah langkah yang dinilai krusial dalam membentuk ekosistem kendaraan ramah lingkungan. Hingga Agustus 2026, total kepemilikan motor listrik tercatat menembus angka 280.000 unit. Data ini menjadi bukti nyata bahwa kepastian hukum telah berhasil mendorong lonjakan populasi kendaraan hijau di dalam negeri.

Setia Diarta, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika di Kemenperin, menyatakan hal tersebut saat ditemui di Kabupaten Bekasi. Pernyataan ini mengutip Antara pada Rabu (23/9). Ia menegaskan bahwa regulasi komprehensif yang disusun pemerintah mencakup peta jalan manufaktur, insentif finansial, serta batas minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan roda dua dan empat dalam skema Low Carbon Emission Vehicles. "Dari sisi regulasi, semua sudah komplit. Saat ini kami mengacu Perpres maupun PP dan implementasinya berjalan sangat baik sekali di lapangan," ujarnya.

Kecenderungan pertumbuhan kendaraan listrik diproyeksikan akan terus melaju kencang. Pergeseran paradigma masyarakat dari kendaraan berbasis bahan bakar fosil menuju listrik menjadi pemicu utama. Di sisi lain, ketidakpastian harga bahan bakar minyak yang tinggi di pasar global semakin memperkuat dorongan konsumen untuk mencari efisiensi melalui teknologi listrik. Faktor eksternal ini bekerja sama dengan intervensi kebijakan internal pemerintah.

Dampak positif dari kepastian regulasi juga termanifestasi pada pangsa pasar mobil listrik. Secara akumulatif hingga Agustus tahun ini, penetrasi pasar kendaraan listrik roda empat berhasil menyentuh 16,8 persen. Setia menjelaskan bahwa populasi mobil listrik tengah mengejar dominasi kendaraan fosil. Sementara itu, segmen roda dua masih dalam fase pencarian bentuk pasar terbaik. "Populasinya terpantau melaju pesat. Sementara untuk sektor roda dua, saat ini masih dalam fase mencari bentuk terbaik di pasar domestik," kata Setia.

Grafik penggunaan motor listrik di tanah air menunjukkan tren naik terus sejak 2020 hingga kuartal ketiga 2026. Lonjakan paling tajam terjadi pada rentang 2023 hingga 2024, didorong langsung oleh insentif pemerintah. Stimulan dari Program Motor Listrik Nasional (Molinas) dinilai efektif mempercepat fase adaptasi ini. Setia menutup penjelasannya dengan menyatakan, "Kemudian jika dibandingkan capaian tahun lalu, posisi pertumbuhan kita tahun ini sudah cukup naik signifikan dan angka ini dipastikan akan terus bertambah mengingat tahun 2026 masih berjalan."

Analisis Redaksi

Pernyataan Kemenperin mengisyaratkan bahwa negara telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi industri listrik. Dengan integrasi TKDN, pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas kendaraan, tetapi juga kedalaman industri manufaktur lokal. Angka 280.000 unit bukan sekadar statistik, melainkan indikator matangnya rantai pasok. Tanpa intervensi kebijakan seperti Perpres dan PP, adopsi massal mungkin berjalan lebih lambat dan terfragmentasi.

Perlu diwaspadai bahwa segmen roda dua yang "masih mencari bentuk" mengindikasikan belum sepenuhnya stabilnya permintaan. Konsumen masih menunggu kejelasan infrastruktur pengisian daya dan skema residu nilai jual kembali. Jika infrastruktur tidak mengejar laju manufaktur, potensi stagnasi pasca-inentif insentif 2024-2024 bisa terjadi. Keberhasilan Molinas harus ditopang oleh ekosistem pendukung yang sama besarnya dengan dorongan regulasi.

Secara logis, langkah berikutnya adalah memastikan keberlanjutan insentif setelah periode transisi. Pemerintah perlu menyiapkan skema subsidi yang lebih berkelanjutan, bukan semata-mata stimulus belanja. Dengan penetrasi mobil listrik sudah 16,8 persen, tekanan untuk menyelaraskan jaringan listrik dan stasiun pengisian akan semakin besar dalam 12 bulan ke depan. Stabilitas harga BBM global tetap menjadi variabel eksternal yang tidak bisa diabaikan.