Meutya Hafid Desak CEO Roblox Perketat Perlindungan Anak dan Buka Kantor di Jakarta

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menemui Co-Founder sekaligus CEO Roblox David Baszucki di kantor pusat perusahaan tersebut di Silicon Valley, Amerika Serikat, pada Selasa (22/9), untuk mendesak kepatuhan penuh platform gim daring itu terhadap Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital atau yang lazim disebut PP Tunas.

Pertemuan ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Meutya secara langsung meminta agar ketentuan dalam PP Tunas diterjemahkan menjadi langkah konkret di dalam platform. "Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka," ujar Meutya dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Roblox sebenarnya sudah mengambil sejumlah langkah awal. Platform ini menerapkan fitur teknologi face age estimation, membatasi fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta meluncurkan produk khusus bernama Roblox Kids dan Roblox Select. Namun, bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, langkah-langkah tersebut belum cukup. Meutya menilai verifikasi usia harus lebih akurat dan mekanisme pelindungan bagi pengguna di bawah usia 16 tahun wajib diperketat.

Tuntutan pemerintah melangkah lebih jauh dari sekadar penyaringan konten. Meutya menekankan pentingnya penerapan prinsip safety-by-design. Artinya, aspek keamanan dan perlindungan anak harus dibangun sejak tahap perancangan produk, bukan ditambal setelah pelanggaran terjadi. Ia juga meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang tua yang tidak dikenal, mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform, serta menghentikan perilaku berisiko sejak dini.

David Baszucki merespons desakan ini dengan sikap terbuka. Ia menyatakan kesiapannya menyesuaikan produk dengan regulasi serta kebutuhan negara tempat platform beroperasi. "Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia," kata David. Ia bahkan mengakui bahwa perubahan yang diminta Meutya berpotensi menjadi arah pengembangan produk Roblox di negara lain yang memiliki kebutuhan serupa.

Selain urusan teknis produk, Meutya mendorong Roblox memperkuat kehadiran fisik di Indonesia melalui penempatan perwakilan senior atau pembukaan kantor di Jakarta. Langkah ini dinilai vital untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Permintaan ini merupakan kelanjutan dari evaluasi internal Roblox yang sebelumnya sempat menyampaikan rencana penempatan senior leader di Indonesia. Komdigi juga menuntut agar implementasi PP Tunas dipantau lewat pelaporan rutin, terukur, dan transparan. "Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali," tutup Meutya.

Analisis Redaksi

Kunjungan Meutya Hafid ke markas Roblox di Silicon Valley menandai pergeseran pendekatan pemerintah dalam mengatur raksasa teknologi asing. Alih-alih hanya mengirim surat peringatan atau ancaman pemblokiran dari Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Digital memilih jalur konfrontasi langsung di kandang lawan. Langkah ini mengirimkan sinyal tegas kepada seluruh platform global bahwa pasar digital Indonesia yang masif tidak bisa lagi dieksploitasi tanpa tanggung jawab hukum yang sepadan, khususnya terkait keselamatan anak.

Tuntutan penerapan safety-by-design dan pembukaan kantor perwakilan di Jakarta adalah dua hal yang paling krusial untuk diawasi. Selama ini, banyak platform berlindung di balik dalih jarak geografis ketika terjadi kasus eksploitasi anak. Jika Roblox benar-benar menempatkan senior leader di Jakarta seperti yang tengah dievaluasi, preseden ini akan memaksa platform lain untuk melakukan hal serupa. Publik perlu waspada apakah janji David Baszucki untuk menyesuaikan produk ini akan segera dieksekusi atau hanya menjadi taktik mengulur waktu.

Ujian sesungguhnya terletak pada mekanisme pelaporan rutin dan transparan yang dituntut oleh Komdigi. Tanpa audit independen terhadap data verifikasi usia dan efektivitas fitur face age estimation, komitmen Roblox hanya akan berhenti sebagai retorika korporat. Pemerintah harus siap menggunakan instrumen penegakan hukum jika hasil nyata di lapangan tidak sejalan dengan janji yang diucapkan di Silicon Valley.