Mendukbangga Wihaji Apresiasi Peran GenRe dalam Trauma Healing di Daerah Bencana

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, secara langsung mengapresiasi keterlibatan generasi berencana atau GenRe dalam kegiatan trauma healing di daerah bencana. Langkah ini menegaskan bahwa peran remaja tidak lagi sekadar objek program kependudukan, melainkan subjek aktif yang turun ke lapangan saat situasi darurat melanda masyarakat.

Wihaji menilai kontribusi para anggota GenRe membawa warna berbeda dalam penanganan pascabencana. Kehadiran mereka menyasar kelompok rentan yang kerap terabaikan oleh tim medis maupun relawan umum. Pendekatan sebaya yang dibawa anak-anak muda ini terbukti mampu menembus sekat psikologis penyintas, terutama kalangan remaja dan anak-anak yang kehilangan rasa aman.

Keterlibatan relawan muda dalam penanggulangan bencana sejatinya bukan hal baru di Indonesia. Namun pelibatan struktur organisasi yang berada di bawah naungan BKKBN untuk urusan pemulihan psikologis menunjukkan pergeseran paradigma. BKKBN kini memperluas mandatnya dari sekadar pengendalian populasi menuju penguatan ketahanan keluarga secara menyeluruh, termasuk ketika keluarga tersebut menghadapi krisis akibat bencana alam.

Apresiasi dari Mendukbangga Wihaji menjadi sinyal penting bagi keberlanjutan program ini. Pengakuan dari pimpinan kementerian memberi legitimasi agar kegiatan serupa bisa direplikasi di wilayah rawan bencana lainnya. Tanpa dukungan kebijakan yang jelas, inisiatif akar rumput seperti ini biasanya hanya bertahan sesaat lalu tenggelam ditelan rutinitas birokrasi.

Bagi publik, kehadiran GenRe di lokasi bencana menawarkan harapan praktis. Orang tua yang sibuk mengurus kebutuhan logistik dasar sering kali tak punya kapasitas emosional untuk menenangkan anak-anak mereka. Di titik inilah intervensi pemulihan trauma oleh teman sebaya mengisi ruang kosong yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan pemerintah.

Analisis Redaksi

Pujian Menteri Wihaji terhadap GenRe bukan sekadar basa-basi seremonial. Ini adalah pertaruhan institusional BKKBN untuk membuktikan relevansinya di luar isu kontrasepsi dan bonus demografi. Ketika sebuah lembaga kependudukan berani masuk ke ranah penanganan dampak psikologis bencana, mereka sedang memperlebar definisi pembangunan keluarga itu sendiri. Keberhasilan atau kegagalan program ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana kementerian mampu beradaptasi dengan realitas kerawanan geografis Indonesia.

Yang perlu diwaspadai adalah romantisasi kerja relawan muda tanpa bekal perlindungan memadai. Trauma healing bukan pekerjaan amatir. Para anggota GenRe yang terjun ke lokasi bencana juga manusia biasa yang berpotensi mengalami kelelahan mental sekunder jika tidak didampingi tenaga profesional. Apresiasi verbal dari menteri harus segera diterjemahkan ke dalam standar operasional prosedur yang ketat, termasuk batasan jam kerja dan pendampingan psikologis bagi para relawan itu sendiri.

Secara logis, langkah selanjutnya yang paling masuk akal adalah integrasi kurikulum manajemen bencana ke dalam pelatihan rutin GenRe di seluruh provinsi. Pemerintah daerah perlu dilibatkan untuk menyediakan anggaran pendukung agar mobilitas relawan muda ini tidak bergantung pada kantong pribadi atau donasi insidental. Jika Wihaji serius dengan apresiasinya, surat edaran formal ke perwakilan BKKBN daerah seharusnya sudah ada di atas meja dalam hitungan minggu, bukan bulan.