Trump Cabut Kartu Pers CNN dan MS NOW, AS Setujui Penjualan F-35 Senilai Rp432 Triliun ke Saudi

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mencabut kartu pers jurnalis di Gedung Putih pada Sabtu (19/9) waktu setempat, tepat sehari setelah larangan liputan dijatuhkan kepada CNN, MS NOW, dan Politico. Langkah pembungkaman media ini terjadi bersamaan dengan dua dinamika geopolitik besar lainnya: persetujuan Washington atas potensi penjualan jet tempur siluman F-35 senilai US$24,3 miliar atau sekitar Rp432,8 triliun ke Arab Saudi yang memicu protes Israel, serta penetapan tujuh syarat oleh Iran sebagai prasyarat pembukaan kembali Selat Hormuz.

Reporter CNN Betsy Klein menjadi wajah pertama dari kebijakan represif ini ketika ia ditolak masuk Gedung Putih pada Sabtu pagi. Kartu persnya telah dinonaktifkan tanpa proses banding yang jelas. Seorang reporter dan fotografer MS NOW mengalami nasib serupa saat tiba untuk bekerja pada hari yang sama. Kedua insiden ini bukan kecelakaan administratif, melainkan eksekusi langsung dari perintah presiden.

CNN merespons dengan sikap tegas. Mereka menyatakan misi meliput pemerintah AS akan berlanjut meski ada upaya membatasi akses fisik ke Gedung Putih dan gedung pemerintah lain. MS NOW mengambil posisi lebih konfrontatif. Jaringan itu menyatakan "berniat mengambil segala langkah yang diperlukan untuk membela hak Amandemen Pertama kami dan peran penting jurnalisme independen dalam demokrasi kita". Pertarungan ini kini bergeser dari ruang redaksi ke ranah konstitusional.

Trump menuding ketiga media tersebut terus memberitakan berita palsu. Ancamannya tidak berhenti di tiga nama itu. Ia mengancam memperluas larangan ke organisasi lain dan sempat menyebut The New York Times serta The Washington Post sebagai media yang kemungkinan ikut dilarang. Pola intimidasi terhadap pers ini memperlihatkan eskalasi yang terencana dan sistematis dari Gedung Putih.

Di arena Timur Tengah, Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (17/9) menyetujui potensi penjualan 48 jet F-35 varian lepas landas dan mendarat konvensional beserta 49 mesin Pratt & Whitney F135-PW-100 ke Arab Saudi. Nilai transaksinya mencapai US$24,3 miliar atau sekitar Rp432,8 triliun dengan kurs Rp17.812. Penjualan ini semula direncanakan terkait normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel. Namun, menurut CNN, Trump tampaknya telah meninggalkan syarat itu dan memilih fokus pada penjualan senjata bernilai miliaran dolar. Pejabat Israel belum langsung berkomentar setelah pengumuman itu, tetapi pada November 2025, saat Trump menyatakan akan menjual jet tersebut ke Saudi, seorang sumber keamanan Israel menyebut perolehan jet generasi kelima oleh Riyadh sangat mengkhawatirkan bagi Israel.

Tekanan terhadap Washington juga datang dari Teheran. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaee pada Sabtu (19/9) menyatakan tujuh syarat ditujukan kepada AS untuk memulai perundingan antara kedua negara demi menyelesaikan konflik di Selat Hormuz. "Iran telah mengajukan tujuh syarat kepada pemerintah AS untuk memulai perundingan apa pun," ujar Rezaee kepada kantor berita Iran, Tasnim. Ia menambahkan, "Pesan kami jelas dan tegas - jika AS ingin keluar dari kesulitan yang mereka ciptakan sendiri dan tidak ingin terus terjebak di dalamnya, tidak ada pilihan lain selain menerima syarat-syarat dari Iran." Sikap keras kepala ini menempatkan Selat Hormuz sebagai titik rawan baru dalam rantai pasok energi global.

Analisis Redaksi

Pencabutan kartu pers jurnalis oleh pemerintahan Trump bukan sekadar gesekan politik biasa. Ini adalah serangan langsung terhadap infrastruktur pengawasan publik yang dijamin Amandemen Pertama Konstitusi AS. Ketika sebuah pemerintahan merasa berhak menentukan siapa yang boleh bertanya dan siapa yang harus diam, preseden yang tercipta jauh lebih berbahaya daripada satu atau dua berita yang dianggap merugikan. Respons keras dari CNN dan MS NOW menunjukkan bahwa industri media tidak akan menyerah begitu saja, namun ancaman perluasan larangan ke The New York Times dan The Washington Post membuktikan bahwa daftar hitam ini bisa bertambah panjang kapan saja.

Sementara itu, keputusan menjual F-35 ke Arab Saudi dengan mengabaikan syarat normalisasi hubungan dengan Israel memperlihatkan pergeseran prioritas kebijakan luar negeri AS yang sangat pragmatis. Angka US$24,3 miliar rupanya cukup untuk membuat Washington menutup mata terhadap kekhawatiran keamanan sekutu utamanya di Timur Tengah. Israel yang selama ini mengandalkan keunggulan kualitatif militer di kawasan kini menghadapi kenyataan pahit: tetangga yang pernah menjadi rival berpotensi memiliki alutsista tercanggih buatan Amerika. Protes yang tertahan dari pejabat Israel saat ini hanyalah ketenangan sebelum badai diplomatik yang sesungguhnya.

Dalam lanskap yang sama, ultimatum tujuh syarat dari Iran menambah lapisan kerumitan yang memusingkan. Pernyataan Mohsen Rezaee yang menolak kompromi menunjukkan Teheran membaca situasi internal AS yang sedang kacau—antara perang melawan pers domestik dan transaksi senjata kontroversial—sebagai peluang untuk menekan balik. Ketiga peristiwa ini saling berkelindan membentuk gambaran sebuah kekuatan adidaya yang bertindak impulsif di dalam negeri sekaligus transaksional di panggung global, menciptakan ketidakpastian yang dampaknya akan dirasakan seluruh dunia dalam waktu lama.