PTN Bakal Gratis, Komisi X DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Abaikan Nasib Kampus Swasta

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah segera menyusun formula pembiayaan perguruan tinggi negeri (PTN) yang akan digratiskan agar kebijakan tersebut tidak mematikan kampus swasta di seluruh Indonesia. Desakan ini muncul di tengah rencana besar penghapusan biaya kuliah di PTN yang berpotensi mengubah peta pendidikan tinggi nasional secara drastis.

Irfani menegaskan bahwa niat baik membebaskan biaya pendidikan tinggi tidak boleh berjalan tanpa kalkulasi matang. Formula pendanaan harus dirancang sedetail mungkin. Tanpa perhitungan yang presisi, arus mahasiswa akan bergerak masif ke PTN dan menyisakan ruang kelas kosong di berbagai perguruan tinggi swasta yang selama ini ikut menanggung beban mencerdaskan bangsa.

Kekhawatiran ini bukan isapan jempol belaka. Kapasitas daya tampung PTN memiliki batas fisik dan administratif yang nyata. Ketika kebijakan kuliah gratis diterapkan tanpa filter ketat, lonjakan pendaftar bisa melumpuhkan sistem seleksi dan menurunkan kualitas akademik karena rasio dosen dan mahasiswa menjadi tidak seimbang.

Perguruan tinggi swasta selama puluhan tahun menjadi penyangga utama sistem pendidikan tinggi kita. Mayoritas lulusan sarjana di republik ini justru dicetak oleh kampus-kampus non-negeri. Mengabaikan kelangsungan hidup mereka sama dengan meruntuhkan separuh fondasi pendidikan tinggi nasional yang sudah susah payah dibangun sejak era kemerdekaan.

Bagi jutaan keluarga di daerah, kampus swasta sering kali menjadi satu-satunya pintu masuk menuju pendidikan tinggi. Letak geografis PTN yang umumnya terpusat di kota-kota besar membuat banyak anak muda bergantung pada institusi swasta di wilayah mereka masing-masing. Jika kampus-kampus ini gulung tikar akibat ditinggalkan calon mahasiswanya, akses pendidikan justru akan menyempit alih-alih meluas seperti janji kampanye.

Langkah Komisi X DPR RI mengawal isu ini menunjukkan fungsi pengawasan parlemen bekerja pada jalur yang tepat. Irfani memberikan sinyal keras bahwa legislatif tidak akan sekadar mengetok palu persetujuan anggaran tanpa ada jaminan perlindungan bagi ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Analisis Redaksi

Peringatan Lalu Hadrian Irfani membongkar celah paling rawan dari wacana PTN gratis: ketiadaan strategi transisi. Kebijakan populis di sektor pendidikan kerap kali mengorbankan keberlanjutan institusi yang sudah lebih dulu beroperasi tanpa kucuran dana negara sebesar yang diterima PTN. Formula yang diminta Komisi X bukan sekadar soal angka rupiah per mahasiswa, melainkan skema penyelamatan menyeluruh agar disparitas antara negeri dan swasta tidak melebar menjadi jurang yang tak terjembatani.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi komersialisasi terselubung atau penurunan standar mutu jika PTN dipaksa menerima mahasiswa jauh di atas kapasitas idealnya demi memenuhi target politik. Sejarah membuktikan bahwa ekspansi pendidikan yang dipaksakan tanpa infrastruktur memadai hanya akan menghasilkan ijazah massal yang tidak diakui dunia kerja. Pemerintah harus menahan diri dari euforia sesaat dan mulai menghitung ulang daya serap setiap fakultas di seluruh PTN sebelum kebijakan ini dieksekusi.

Secara logis, langkah selanjutnya yang harus ditempuh pemerintah adalah membentuk tim gabungan yang melibatkan perwakilan PTN, asosiasi perguruan tinggi swasta, dan pakar ekonomi pendidikan untuk merancang model subsidi silang atau insentif fiskal bagi kampus swasta. Opsi lain yang rasional adalah memperluas skema beasiswa berbasis kebutuhan yang bisa digunakan mahasiswa di institusi mana pun, bukan hanya mengunci dana di kas PTN. Tanpa mekanisme penyeimbang semacam itu, wacana PTN gratis berisiko menjadi bumerang yang menghancurkan keragaman lanskap akademik kita.