APJII Dorong Penghapusan Silo demi Hadirkan Konektivitas Digital Berkualitas di Indonesia

Ketua Bidang Kelembagaan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Elly Noor secara terbuka mendukung langkah penghapusan sekat atau silo antarpihak demi menghadirkan konektivitas digital berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan ini menegaskan bahwa fragmentasi dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan internet selama ini menjadi hambatan nyata yang harus segera dibongkar oleh setiap pemangku kepentingan.

Pernyataan Elly Noor mewakili posisi resmi asosiasi yang menaungi para penyelenggara jasa internet di tanah air. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar target pemerataan akses tidak sekadar berhenti sebagai jargon regulasi. Setiap pihak dituntut membuka ruang kerja sama alih-alih berjalan sendiri-sendiri dengan ego sektoral masing-masing.

Istilah silo merujuk pada kondisi di mana lembaga pemerintah, operator telekomunikasi, hingga penyedia layanan konten bekerja dalam ruang tertutup tanpa integrasi memadai. Praktik semacam ini kerap memicu duplikasi pembangunan infrastruktur sekaligus menciptakan ketimpangan kualitas jaringan antara satu daerah dan daerah lain. Akibatnya, masyarakat di wilayah tertentu tetap kesulitan mendapatkan layanan internet stabil.

Langkah APJII mendorong hilangnya sekat ini bukan tanpa alasan kuat. Selama dua dekade terakhir, industri internet Indonesia tumbuh pesat namun diiringi disparitas mencolok dalam hal kecepatan, stabilitas, dan harga layanan. Tanpa sinergi terpadu antarpenyelenggara dan regulator, beban biaya operasional justru membengkak dan ujung-ujungnya ditanggung langsung oleh konsumen.

Bagi publik, penghapusan silo berarti harapan atas layanan internet lebih merata dan terjangkau. Ketika infrastruktur dibangun secara terintegrasi dan data berbagi antaroperator berjalan mulus, gangguan jaringan bisa diminimalisasi secara signifikan. Pelajar, pekerja jarak jauh, hingga pelaku usaha mikro akan merasakan dampak langsung dari efisiensi tersebut dalam aktivitas harian mereka.

Sikap tegas Elly Noor juga menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mempercepat penyederhanaan perizinan dan standarisasi teknis. Regulasi tumpang tindih antarkementerian atau pemerintah daerah sering kali memperlambat ekspansi jaringan ke pelosok negeri. Dukungan kelembagaan dari APJII memberikan legitimasi tambahan bahwa industri siap bergerak serentak jika aturan main dibuat lebih ramping dan transparan.

Analisis Redaksi

Dukungan APJII terhadap penghapusan silo menyentuh akar persoalan tata kelola digital kita yang sudah lama mengendap. Masalah utama bukan semata soal kabel fiber optik atau menara pemancar yang kurang, melainkan ego sektoral yang membuat sumber daya terbuang percuma. Ketika setiap instansi dan perusahaan membangun infrastrukturnya sendiri tanpa berbagi, inefisiensi menjadi keniscayaan yang merugikan seluruh ekosistem.

Yang patut diwaspadai adalah potensi resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari kondisi terfragmentasi. Membongkar sekat berarti menuntut transparansi data dan kesediaan berbagi aset, dua hal yang jarang disambut antusias oleh pemain besar. Tanpa insentif konkret atau tekanan regulasi yang mengikat, seruan kolaborasi ini berisiko menguap menjadi wacana rapat tahunan belaka.

Secara logis, langkah selanjutnya yang paling mendesak adalah pembentukan forum teknis bersama antara APJII, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta operator utama. Forum ini harus menghasilkan peta jalan berbagi infrastruktur dengan tenggat waktu jelas. Jika konsolidasi ini gagal dieksekusi dalam dua tahun ke depan, janji konektivitas berkualitas hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah transformasi digital Indonesia.