Hanya 15% Sekolah Punya Guru Khusus: Ironi Pendidikan Inklusif di Balik Janji Pelatihan 1.500 Guru

JAKARTA — Realitas pendidikan inklusif di Indonesia masih jauh dari kata setara. Di tengah gaung kebijakan dan target ambisius pemerintah, data di lapangan justru menguak jurang menganga antara kebutuhan dan kapasitas. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, menyuarakan kegelisahan itu dengan nada yang tak lagi bisa ditoleransi sebagai sekadar persoalan administratif.

“Masih terdapat kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan guru yang kompeten di lapangan. Karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mempercepat peningkatan kompetensi guru dalam menjalankan pendidikan inklusif,” tegas Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Angka-angka yang diungkapkannya melukiskan potret buram. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per September 2025, terdapat 363.921 murid penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 199.375 murid belajar di 60.910 Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI). Namun, hanya sekitar 15 persen dari total SPPI yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK).

“Kondisi tersebut menjadi hambatan serius dalam mewujudkan layanan pendidikan yang setara,” ujar Lestari, yang juga duduk sebagai anggota Komisi X DPR RI. Ia menekankan bahwa upaya peningkatan jumlah guru yang mampu mendidik anak berkebutuhan khusus bukan sekadar soal kuantitas, melainkan juga kualitas kompetensi yang harus dikejar secara agresif.

Pemerintah memang telah meluncurkan program pelatihan yang menargetkan 1.500 guru di 25 provinsi sepanjang 2026 untuk mencapai tingkat mahir. Namun, Lestari mengingatkan bahwa target itu masih sangat jauh dari kebutuhan nasional. Data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menunjukkan saat ini hanya ada 2.663 guru yang memenuhi syarat sebagai kandidat peserta pelatihan, dengan potensi tambahan 5.129 calon peserta melalui skema penyetaraan.

“Pemerintah harus konsisten dan agresif. Program pelatihan yang diluncurkan Kemendikdasmen merupakan langkah awal yang baik, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kita perlu melihat rasio ideal,” desaknya.

Lebih dari sekadar angka, Lestari menyoroti dimensi fundamental yang kerap terabaikan: kompetensi guru inklusif tidak boleh berhenti pada aspek teknis. Keberhasilan pendidikan inklusif, menurutnya, ditentukan oleh kemampuan guru memahami kebutuhan setiap anak dan menyesuaikan metode pembelajaran secara manusiawi.

“Guru adalah agen perubahan yang harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan kemanusiaan. Mereka harus mendapat dukungan semua pihak agar mampu menerjemahkan filosofi pendidikan nasional ke dalam praktik pembelajaran yang inklusif dan adaptif, terutama di era digital,” pungkasnya.

Analisis Redaksi: Kegagalan Sistemik di Balik Retorika Inklusif

Pernyataan Lestari Moerdijat bukan sekadar kritik politis, melainkan cermin dari kegagalan sistemik yang telah berlangsung bertahun-tahun. Angka 15 persen SPPI yang memiliki GPK adalah statistik yang memalukan bagi negara yang konstitusinya menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Ini bukan sekadar masalah distribusi guru, melainkan bukti bahwa pendidikan inklusif masih diperlakukan sebagai proyek sampingan, bukan arus utama kebijakan pendidikan nasional.

Target pelatihan 1.500 guru pada 2026 terdengar seperti lelucon pahit jika dibandingkan dengan 60.910 SPPI yang ada. Dengan asumsi satu sekolah membutuhkan minimal satu GPK, maka defisit mencapai puluhan ribu guru. Pemerintah seolah puas dengan pendekatan tetes demi tetes, sementara lautan kebutuhan terus meluas. Ini adalah pola klasik birokrasi Indonesia: mengumumkan program kecil dengan gegap gempita, lalu mengklaimnya sebagai terobosan, tanpa pernah jujur mengakui bahwa skala intervensi tidak sebanding dengan magnitudo masalah.

Lebih mengkhawatirkan lagi, fokus pada pelatihan teknis berpotensi mengabaikan transformasi paradigma yang lebih mendesak. Guru inklusif bukan sekadar penguasa metode pembelajaran diferensiasi atau alat bantu disabilitas. Mereka adalah garda terdepan dalam pertempuran melawan stigma, diskriminasi, dan eksklusi sosial yang masih mengakar di ruang-ruang kelas Indonesia. Tanpa membekali guru dengan kesadaran kritis dan empati struktural, pelatihan hanya akan menghasilkan tenaga teknis yang mampu menjalankan prosedur, tetapi gagal menjadi pembela hak anak berkebutuhan khusus.

Kita juga patut mempertanyakan di mana letak data akurat yang disebut-sebut sebagai prasyarat. Jika Kemendikdasmen baru bisa menyajikan angka partisipasi murid disabilitas pada September 2025, itu artinya sistem pendataan kita tertinggal bertahun-tahun dari kebutuhan perencanaan. Tanpa data real-time tentang sebaran, jenis disabilitas, dan tingkat kebutuhan dukungan setiap murid, strategi komprehensif yang dijanjikan hanya akan menjadi dokumen mati di laci birokrat. Negara ini butuh peta jalan yang presisi, bukan sekadar daftar keinginan.

Akhirnya, pernyataan Lestari tentang guru sebagai agen perubahan yang harus didukung semua pihak adalah pengingat bahwa pendidikan inklusif bukan proyek sektoral Kemendikdasmen semata. Ia menuntut kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, organisasi disabilitas, dan masyarakat sipil. Tanpa ekosistem yang mendukung, guru-guru inklusif terbaik sekalipun akan terbentur tembok anggaran, infrastruktur sekolah yang tidak aksesibel, dan kultur sekolah yang masih memandang disabilitas sebagai beban. Jika negara hanya berani berinvestasi pada 1.500 guru sementara ratusan ribu murid menunggu, maka retorika tentang Indonesia inklusif tetaplah fiksi belaka. DPR Dorong APBN Bantu Gaji PPPK di Daerah Fiskal Rendah menjadi contoh nyata dari upaya nyata untuk mendukung pendanaan pendidikan yang inklusif.