Kakanwil Jabar Bantah Lapas Cibinong Mewah, Sebut Fasilitas Itu Rumah Dinas Pejabat

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kakanwil Ditjenpas Jabar) Yudi Suseno membantah temuan Ombudsman RI mengenai adanya lapas mewah di Kelas IIA Cibinong, Bogor. Ia menegaskan bahwa bangunan menyerupai apartemen yang diperiksa tim inspektur sebenarnya merupakan rumah dinas jabatan bagi para pejabat pemasyarakatan setempat.

"Lokasi yang dimaksud oleh Tim Ombudsman adalah lokasi asimilasi, yang dulu namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi," ujar Yudi kepada media pada Kamis (24/9). Menurut penjelasannya, di area tersebut berdiri beberapa unit hunian resmi yang memiliki Surat Keputusan (SK) Rumah Jabatan, sehingga aksesnya terbatas untuk pegawai negara, bukan narapidana.

Pernyataan ini muncul setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Cibinong pada Rabu (23/9). Sidak tersebut memicu perhatian publik karena laporan awal menyebut adanya fasilitas standar hotel atau apartemen yang dinikmati warga binaan tertentu, sebuah anomali dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait isu ini. Yusril memilih jalur transparansi dengan mempersilakan awak media meliput langsung kondisi lapangan untuk memverifikasi kebenaran temuan Ombudsman.

"Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana?" tanya Yusril retoris saat memberikan keterangan. Ia menekankan pentingnya mengetahui siapa penghuni sebenarnya: apakah itu rumah pegawai, tempat asimilasi napi menjelang bebas, atau memang fasilitas khusus bagi narapidana mampu bayar. Jika terbukti pelanggaran, ia memastikan tindakan tegas akan diambil sesuai ketentuan hukum.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, menambahkan bahwa jajarannya telah membentuk tim verifikasi independen. Tim ini bertugas memeriksa sarana, prasarana, administrasi, serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong secara objektif. Mashudi menegaskan komitmen Ditjenpas terhadap prinsip kesetaraan bagi seluruh warga binaan tanpa pandang bulu.

Analisis Redaksi

Benturan antara klaim "rumah dinas" dari Kakanwil Jabar dan temuan "lapas mewah" dari Ombudsman menunjukkan adanya celah komunikasi dan pengawasan internal yang serius. Istilah "Sarana Asimilasi dan Edukasi" (SAE) sering kali menjadi zona abu-abu; secara teori diperuntukkan bagi pembinaan kemandirian, namun dalam praktiknya bisa disalahartikan sebagai akomodasi nyaman jika tidak diawasi ketat. Publik berhak mempertanyakan mengapa perbedaan persepsi ini baru terungkap melalui sidak eksternal, bukan audit rutin internal.

Langkah Menko Yusril membuka liputan media adalah strategi mitigasi krisis yang cerdas namun berisiko tinggi. Dengan mengundang kamera masuk, pemerintah menguji integritas data mereka sendiri. Namun, hal ini juga menyoroti urgensi reformasi total dalam manajemen aset pemasyarakatan. Tanpa mekanisme pelaporan yang transparan dan partisipatif, kasus serupa berpotensi berulang di lapas-lapas lain, menggerus kepercayaan masyarakat terhadap fungsi rehabilitasi penjara.