Rycko Menoza Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Percepat Pemulihan Sekolah Terdampak Gempa NTT

Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza secara tegas mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera mempercepat pemulihan infrastruktur pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang rusak akibat gempa bumi. Desakan ini muncul sebagai respons langsung atas kondisi sekolah-sekolah yang hancur dan memaksa para siswa kehilangan ruang belajar yang layak.

Rycko Menoza menyampaikan urgensi tersebut dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan yang membidangi urusan pendidikan di Senayan. Ia menyoroti bahwa lambatnya proses rehabilitasi gedung sekolah akan memperpanjang masa tunggu anak-anak di NTT untuk kembali mengenyam pendidikan secara normal. Waktu terus berjalan, sementara kerusakan fisik masih membayangi rutinitas belajar mengajar mereka setiap hari.

Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT telah meninggalkan jejak kerusakan signifikan pada sektor pendidikan. Ratusan bangunan sekolah dilaporkan mengalami keretakan hingga roboh total, membuat kegiatan pembelajaran terpaksa dialihkan ke tenda-tenda darurat atau rumah warga. Kondisi ini jelas bukan situasi ideal bagi kelangsungan pendidikan anak-anak di daerah terdampak bencana.

Komisi X DPR RI selama ini memang memegang mandat pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Tekanan dari komisi ini menjadi sinyal kuat bahwa parlemen tidak tinggal diam melihat lambannya penanganan pascabencana di sektor krusial tersebut. Rycko Menoza mewakili suara kolektif dewan yang menuntut eksekutif bergerak lebih cepat dan terukur dalam mengalokasikan sumber daya perbaikan.

Bagi masyarakat NTT, khususnya para orang tua murid dan tenaga pendidik, percepatan ini bukan sekadar wacana birokrasi. Anak-anak mereka bertaruh masa depan di balik dinding-dinding sekolah yang kini runtuh. Setiap hari keterlambatan perbaikan berarti satu hari lagi hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman terabaikan oleh sistem.

Analisis Redaksi

Desakan Rycko Menoza menempatkan bola panas tepat di lapangan Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah NTT. Secara logis, pemulihan infrastruktur pascabencana sering kali tersandung masalah klasik: tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah serta lambatnya pencairan dana siap pakai. Jika kedua level pemerintahan tidak segera menyepakati skema pembiayaan dan teknis pelaksanaan yang jelas, sekolah-sekolah rusak itu hanya akan menjadi monumen kelalaian birokrasi.

Yang patut diwaspadai adalah potensi politisasi bantuan bencana menjelang siklus elektoral. Dana rekonstruksi harus dipastikan mengalir murni untuk kepentingan siswa, bukan dijadikan alat tawar politik oleh elite lokal maupun pusat. Transparansi penggunaan anggaran pemulihan wajib dibuka lebar agar publik bisa mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan untuk membangun kembali atap sekolah anak-anak NTT.

Langkah selanjutnya yang paling masuk akal adalah pembentukan satuan tugas gabungan khusus yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, dan pemda setempat. Satuan tugas ini harus memiliki tenggat waktu ketat dan indikator keberhasilan yang terukur. Tanpa mekanisme kerja yang dipaksa disiplin oleh batas waktu, desakan keras dari Komisi X DPR hanya akan berakhir sebagai catatan rapat tanpa perubahan nyata di lapangan.