Demokrat Tahan Sikap Politik Terkait Putusan MA soal Suket Gibran, Tunggu Tenggat 14 Hari

Partai Demokrat mengambil sikap menahan diri untuk sementara waktu dalam merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketukan politik ini dipicu oleh tenggat waktu hukum 14 hari kerja sejak putusan tersebut diterbitkan, yang menjadi penentu kapan status hukum keabsaran syarat pencalonan Gibran benar-benar final dan mengikat.

Staf khusus di DPR RI Hinca Pandjaitan menjelaskan bahwa langkah等待 ini adalah prosedur standar sebelum partai mengumuskan sikap resmi. "Ketika teman-teman tanya sikap politik, saya mau jelaskan dulu tahapan itu. Berarti 14 hari kerja harus kita tunggu baru kemudian barangkali teman-teman akan menanyakan kepada partai-partai politik berkenaan dengan sikap politiknya," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/11). Selama masa jeda ini, fraksi Demokrat terus mengawal dan mengkaji salinan putusan pengadilan.

Rincian Hukum dan Rencana Diskusi Sidang

Menurut Hinca Pandjaitan, jika dalam kurun 14 hari tidak ada upaya hukum lain atau keberatan yang muncul, maka putusan MA tersebut akan otomatis berlaku dengan kekuatan hukum yang tetap. Saat ini, Demokrat tengah menunggu distribusi salinan final putusan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim secara mendalam. Analisis ini krusial agar partai dapat merumuskan langkah strategis berdasarkan dasar hukum yang jelas, bukan sekadar asumsi.

Dalam forum legislatif, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan akan menyepakati mekanisme penanganan polemik ini setelah masa reses berakhir.

• Masa sidang diperkirakan dimulai pada 9 dan 10 November 2026.
• Pembahasan politik akan difokuskan setelah seluruh anggota kembali aktif.
• Sikap partai-partai, termasuk Demokrat, diperkirakan baru akan terkonfirmasi secara resmi pada hari-hari sidang tersebut.

Langkah ini menandakan bahwa respons lembaga legislatif terhadap dampak keputusan peradilan tersebut akan terintegrasi dengan agenda kerja paripurna.

Kontroversi Legitimasi dan Opsi Politik

Dalam perkembangan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon telah lebih dulu menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka kini tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden. Jansen menilai amar putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan SMA tidak sah memiliki karakter yang tegas dan tidak membuka ruang penafsiran ambigu, berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang masih menyisakan ruang analisis hermeneutik.

Putusan ini menciptakan dilema politik yang signifikan terkait legitimasi kepemimpinan eksekutif. Jansen Sitindaon mengidentifikasi dua opsi penanganan yang mungkin diambil oleh konstituen terkait: pertama, pengunduran diri sukarela oleh Gibran dari jabatan; atau kedua, eksekusi langkah politik oleh lembaga legislatif dan MPR melalui proses pemakzulan. Ketegangan antara yudikatif dan legislatif terkait interpretasi keabsaran latar belakang pendidik calon presiden ini kini menjadi magnet perhatian bagi pengamat politik nasional, di mana setiap gerakan partai dalam waktu 14 hari ke depan akan menjadi penentu skenario akhir.