Prabowo Hadiri Puncak Harkopnas 79: Janji Koperasi Merah Putih atau Panggung Politik?

Jakarta, 12 Juli 2026 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, muncul di panggung utama peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke‑79 yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno. Kedatangan sang presiden disambut sorak sorai, namun di balik sorotan kamera terdapat pertanyaan mendasar: apakah kehadiran ini sekadar simbolik atau benar‑benar menandai percepatan reformasi koperasi yang selama ini dijanjikan?

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa acara hari ini menjadi momentum penting bagi peluncuran gerakan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP). Program strategis ini berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menargetkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 koperasi secara bertahap di seluruh nusantara.

Menurut data resmi yang disampaikan oleh Menteri, hingga kini sekitar 30.000 koperasi merah putih telah terbentuk, dan pemerintah menargetkan mencapai 40.000 unit paling lambat akhir tahun ini. Angka ini, bila dibandingkan dengan target 80.000, menimbulkan keraguan tentang kapasitas implementasi, terutama mengingat tantangan logistik, birokrasi, dan kurangnya kapasitas manajerial di tingkat desa.

Keberadaan Prabowo di acara tersebut tidak lepas dari konteks politik menjelang pemilihan umum mendatang. Sejumlah pengamat menilai bahwa penampilan presiden di depan ribuan anggota koperasi sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dapat menjadi upaya memperkuat citra “pembangunan ekonomi rakyat” yang selama ini menjadi slogan kampanye partai.

Namun, kritik tajam juga muncul dari kalangan aktivis koperasi dan akademisi. Mereka menyoroti bahwa program KDKMP masih bergantung pada alokasi anggaran yang belum sepenuhnya transparan, serta kurangnya mekanisme pengawasan independen. Tanpa kontrol yang kuat, risiko “koperasi fantasi” – entitas yang hanya ada di atas kertas – dapat meningkat, menggerogoti kepercayaan publik.

Selain itu, keberlanjutan koperasi desa/kelurahan merah putih dipertanyakan mengingat banyak wilayah masih mengalami keterbatasan akses internet, pelatihan manajemen, dan modal kerja. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, koperasi yang dibentuk hanya akan menjadi simbol kosong, bukan motor penggerak ekonomi lokal.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa agenda koperasi yang diangkat pada Harkopnas kali ini lebih bersifat politis daripada substantif. Prabowo, yang selama ini mengedepankan narasi “kemandirian ekonomi”, kini memanfaatkan momentum koperasi untuk menambah poin politik menjelang pemilu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa target 80.000 koperasi masih jauh dari jangkauan, mengingat hanya setengahnya yang tercapai dalam dua tahun pertama pelaksanaan instruksi.

Jika pemerintah tidak segera memperkuat mekanisme akuntabilitas – misalnya dengan melibatkan lembaga audit independen, memperjelas alur pendanaan, dan menyediakan pelatihan manajerial berbasis teknologi – maka program KDKMP berisiko menjadi proyek “pemerintah‑saja” yang tidak memberi manfaat nyata bagi petani, pedagang, atau UMKM desa. Lebih jauh, kegagalan program ini dapat menimbulkan efek domino: menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, serta membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan dana koperasi secara tidak sah.

Prediksi saya, dalam jangka menengah, pemerintah akan mempercepat angka pembentukan koperasi demi memenuhi target politik, namun kualitas dan keberlanjutan koperasi tersebut akan tetap dipertanyakan. Untuk mengubah narasi ini menjadi realitas pembangunan yang inklusif, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pemangku kepentingan – bukan sekadar penampilan di atas panggung, melainkan tindakan konkret yang dapat diukur melalui audit publik dan dampak ekonomi yang terukur.