Prabowo Nyaluarke di Puncak Harkopnas ke‑79: Janji Koperasi Merah Putih, atawa hanyalah panggung politike yang ngabendur?

Jakarta, 12 Juli 2026 – Presiden RI, Prabowo Subianto, tampil di panggung utama peringatan Hari Koperasi Nasional ke‑79 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno. Kedatangannya disorot dengan sorak sorai, tapi di balik sorotan kamera masih timbul pertanyaan: apakah kehadirannya cuma simbolik atau benar‑benar memicu percepatan reformasi koperasi yang selama ini dijanjikan?

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa momen hari ini menjadi titik penting untuk peluncuran gerakan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP). Strategi ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 koperasi secara bertahap di seluruh Nusantara.

Menurut data yang disampaikan Menteri, sejauh ini sekitar 30.000 koperasi merah putih sudah terbentuk, dan pemerintah menargetkan mencapai 40.000 unit sebelum akhir tahun ini. Jika dibandingkan dengan sasaran 80.000, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas pelaksanaan, mengingat hambatan logistik, birokrasi, serta keterbatasan kemampuan manajerial di tingkat desa.

Kehadiran Prabowo dalam acara ini tak terlepas dari konteks politik menjelang pemilihan mendatang. Beberapa pengamat menyangka bahwa tampilan presiden di depan ribuan anggota koperasi sekaligus menegaskan komitmen pemerintah bisa menjadi strategi untuk memperkuat citra “pembangunan ekonomi rakyat” yang selama ini menjadi slogan kampanye partainya.

Tapi, kritik tajam juga muncul dari aktivis koperasi dan akademisi. Menurut mereka, program KDKMP masih bergantung pada alokasi anggaran yang belum sepenuhnya transparan, serta kurangnya mekanisme pengawasan independen. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko munculnya “koperasi fantasi” – entitas yang hanya ada di kertas – bisa meningkat dan menurunkan kepercayaan publik.

Lain lagi, keberlanjutan koperasi desa/kelurahan merah putih masih dipertanyakan karena di banyak wilayah masih terasa keterbatasan akses internet, pelatihan manajemen, dan modal kerja. Tanpa dukungan infrastruktur yang cukup, koperasi yang dibentuk justru hanya menjadi simbol kosong, bukan penggerak ekonomi lokal.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa agenda koperasi yang diangkat pada Harkopnas kali ini lebih mengarah ke sisi politik daripada substansi. Prabowo, yang selama ini mengedepankan narasi “kemandirian ekonomi”, kini memanfaatkan momentum koperasi untuk menambah poin politik menjelang pemilu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sasaran 80.000 koperasi masih jauh tercapai, mengingat hanya setengahnya yang terwujud dalam dua tahun pertama pelaksanaan instruksi.

Jika pemerintah tidak segera memperkuat mekanisme akuntabilitas – contohnya dengan melibatkan lembaga audit independen, menjelaskan jelas alur pendanaan, dan menyediakan pelatihan manajerial berbasis teknologi – maka program KDKMP berisiko menjadi proyek “pemerintah‑saja” yang tidak memberikan manfaat nyata bagi petani, pedagang, atau UMKM desa. Lebih jauh, kegagalan program ini bisa memicu efek domino: penurunan kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah serta membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan dana koperasi.

Prediksi saya, pada jangka menengah, pemerintah akan mempercepat pembentukan koperasi untuk mencapai target politik, namun kualitas dan keberlanjutannya akan tetap menjadi pertanyaan. Agar narasi ini berubah menjadi realitas pembangunan yang inklusif, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pemangku kepentingan – bukan hanya penampilan di panggung, melainkan tindakan konkret yang bisa diukur lewat audit publik dan dampak ekonomi yang terukur.