Festival Layang‑Layang Kaghati Kolope: Upaya Pelestarian atau Sekadar Panggung Wisata Komersial?

MUANA, Sulawesi Tenggara – Pemerintah Kabupaten Muna kembali menggelar Festival Layang‑Layang "Kaghati Kolope" di kawasan cagar budaya Goa Liangkobori. Acara yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Muna ini diklaim sebagai upaya melestarikan warisan budaya berupa layang‑layang purba yang jejaknya tercatat pada lukisan dinding prasejarah di situs tersebut.

Ketua Dinas Pariwisata, LM Masrul, menegaskan bahwa festival ini bertujuan memperkenalkan kembali tradisi lokal kepada generasi muda sebelum tradisi tersebut tergerus arus modernisasi. "Kaghati Kolope bukan sekadar mainan, melainkan artefak yang menghubungkan kita dengan nenek‑nenek kita," ujarnya pada Minggu (12/7/2026).

Menurut Masrul, keunikan layang‑layang Kaghati Kolope terletak pada bahan‑bahan alami yang dipakai secara turun‑temurun: daun umbi hutan (kolope) yang dikeringkan menjadi badan layang, rangka bambu, serta talinya terbuat dari serat nanas atau kulit pohon. Ia menambahkan bahwa kompetisi menilai tiga aspek utama – keaslian bahan, kemampuan terbang, dan kreativitas aksesori – dengan total tujuh layang‑layang tradisional dan sekitar dua puluh kreasi modern yang ikut serta.

Salah satu peserta, Laode Sainal, mengungkapkan bahwa proses pembuatan satu layang‑layang dapat memakan waktu antara satu hingga lima hari, tergantung pada keahlian pembuat. "Saya menghabiskan lima hari untuk menyiapkan layang‑layang ini, mulai dari pengambilan daun kolope di hutan hingga perakitan akhir," katanya.

Festival ini tidak hanya diposisikan sebagai pelestarian budaya, melainkan juga sebagai magnet wisata budaya yang diharapkan dapat menembus pasar nasional bahkan internasional. Dinas Pariwisata berjanji akan mengampanyekan warisan ini secara masif, menekankan nilai filosofi yang terkandung – harmoni manusia‑alam, gotong‑royong, dan identitas budaya daerah.

Analisis Pakar

Di balik semaraknya festival, terdapat pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan dan autentisitas upaya pelestarian ini. Pertama, apakah penekanan pada bahan alami benar‑benar dapat dipertahankan ketika permintaan pasar meningkat? Eksploitasi berkelanjutan sumber daya hutan kolope harus diawasi secara ketat; sebaliknya, komersialisasi berlebihan dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan bahkan kerusakan ekosistem lokal.

Kedua, festival ini berpotensi menjadi arena politik budaya. Pemerintah daerah tampaknya menggunakan warisan ini sebagai alat legitimasi, menampilkan citra progresif sambil menutup mata pada isu‑isu struktural seperti kurangnya dukungan finansial bagi perajin tradisional. Tanpa skema pendanaan yang jelas, para pembuat layang‑layang tetap bergantung pada penjualan sesekali, yang rentan terhadap fluktuasi wisata.

Ketiga, keterlibatan generasi muda harus lebih dari sekadar partisipasi simbolis. Pendidikan formal tentang teknik pembuatan, konservasi bahan, dan nilai historis harus diintegrasikan ke kurikulum sekolah di Muna. Tanpa upaya edukatif yang mendalam, festival berisiko menjadi pertunjukan semata yang kehilangan makna aslinya.

Akhirnya, potensi wisata budaya ini harus diukur dengan cermat terhadap dampak sosial‑ekonomi. Jika dikelola secara inklusif, festival dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi komunitas lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya. Namun, bila dibiarkan menjadi proyek “showcase” tanpa kontrol, ia dapat mengubah warisan Kaghati Kolope menjadi komoditas yang terdegradasi, mengikis nilai historis yang sebenarnya ingin dilestarikan.