Buruh 25 Tahun Ditangkap Karena Menjual Sabu di Pasar Lama, Jakarta Utara

Polisi Polsek Kawasan Sunda Kelapa menegaskan bahwa penangkapan buruh bernama AS (25) di kawasan Pasar Lama, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, menandai langkah tegas pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba di wilayah perkotaan. Pelaku, yang dikenal sebagai buruh di area tersebut, ditangkap pada Rabu (8/7) sekitar pukul 14.30 WIB bersamaan dengan barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi sabu seberat 1,60 gram, sebuah ponsel, dan uang hasil penjualan senilai Rp350.000.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa, AKP Ery Suroto, penangkapan ini berawal dari laporan warga tentang peredaran gelap sabu di Muara Baru. Tim Satreskrim melakukan pengamatan intensif dan berhasil mengamankan AS, yang pada saat itu sedang bekerja sebagai buruh di lokasi tersebut.

Selama interogasi, AS mengaku memperoleh narkotika tersebut dari seorang penjual yang dikenal dengan inisial L di Gang Elektro Muara Baru. Ia membeli sabu seharga Rp550.000 pada pukul 12.00 WIB dan kemudian menjualnya kepada rekan-rekannya dengan harga Rp600.000. Menurut Ery, AS telah melakukan transaksi jual‑beli sabu sebanyak tiga kali.

Pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana, dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti pola distribusi narkoba yang semakin terintegrasi dengan aktivitas ekonomi informal. Seorang buruh, yang secara tradisional dianggap sebagai tenaga kerja fisik, kini menjadi bagian dari jaringan distribusi sabu. Hal ini menandakan bahwa peredaran narkoba tidak lagi terbatas pada kelompok kriminal terorganisir, melainkan menyebar ke lapisan masyarakat yang lebih luas. Keberadaan barang bukti berupa uang hasil penjualan dan ponsel menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya mengedarkan, tetapi juga mengelola transaksi secara terstruktur.

Dalam konteks hukum, pelanggaran Pasal 114 dan Pasal 609 menegaskan bahwa penjualan dan distribusi narkotika di Indonesia masih diatur dengan ketat. Namun, tantangan utama bagi aparat adalah mengidentifikasi dan menindak pelaku yang beroperasi di antara jaringan informal. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi lintas lembaga, termasuk kepolisian, kepolisian daerah, dan lembaga pengawasan keuangan, untuk memotong aliran dana dan logistik yang mendukung peredaran narkoba.

Prediksi jangka panjang menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang lebih luas, pola ini akan terus berkembang. Pemerintah perlu memperkuat program edukasi di kalangan pekerja informal, menyediakan alternatif ekonomi, dan meningkatkan pengawasan di area pasar tradisional. Selain itu, penggunaan teknologi, seperti analisis data transaksi elektronik, dapat menjadi alat bantu penting dalam memantau dan mengidentifikasi jaringan distribusi narkoba yang semakin canggih.

Secara sosial, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kondisi kerja dan kesejahteraan buruh di Jakarta Utara. Ketidakpastian ekonomi dan tekanan sosial dapat mendorong individu ke dalam aktivitas ilegal. Oleh karena itu, kebijakan sosial yang menargetkan peningkatan upah, akses pendidikan, dan layanan kesehatan mental menjadi komponen penting dalam strategi pencegahan narkoba. Tanpa pendekatan holistik, upaya penegakan hukum saja tidak akan cukup untuk menghentikan aliran narkoba di kalangan pekerja informal.