Festival Asia‑Afrika 2026 ing Bandung: Panggung Kebudayaan sing Nggugah utawa Ladang Politik Soft Power?

Bandung, 11 Juli 2026 – Festival Asia‑Afrika 2026 resmi dibuka Sabtu kemarin, menampilkan rangkaian pertunjukan seni tradisional, musik, dan tarian dari lebih dari dua puluh negara di Asia dan Afrika. Acara yang diadakan di alun‑alun pusat Bandung ini diklaim sebagai pelestarian semangat Konferensi Asia‑Afrika 1955, yang dulu menjadi simbol solidaritas anti‑kolonial.

Namun di balik pesona kostum berwarna‑warni dan irama gamelan‑drum Afrika, timbul pertanyaan krusial: apakah festival ini hanya perayaan kebudayaan, ataukah justru menjadi media soft power yang dimanfaatkan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk menambah poin politik menjelang Pilkada 2029?

Panitia penyelenggara, yang dipimpin oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, menegaskan bahwa pendanaan festival ini berasal dari APBN, sponsor korporasi, serta dukungan diplomatik dari kedutaan besar negara peserta. Namun, data keuangan yang terbuka terbatas menimbulkan keraguan. Anggaran resmi mencapai Rp 150 miliar, namun tidak terlihat rincian untuk logistik, keamanan, atau honor artis. Sebagai jurnalis investigasi, saya menelusuri aliran dana tersebut dan menemukan bahwa sebagian besar mengalir ke kontraktor lokal yang memiliki hubungan politik erat dengan gubernur.

Selain isu keuangan, festival ini juga menimbulkan dampak sosial yang belum sepenuhnya terukur. Warga sekitar alun‑alun melaporkan kemacetan, kebisingan, dan penumpukan sampah plastik yang belum ditangani dengan baik. Sementara itu, seniman dari negara‑negara Afrika mengeluhkan kurangnya fasilitas akomodasi yang layak, meski janji tersebut telah diberikan oleh panitia.

Di sisi lain, keanekaragaman budaya yang dipajang memang membuka peluang edukasi bagi generasi muda Bandung. Sekolah‑sekolah setempat mengadakan kunjungan lapangan, dan guru melaporkan antusiasme yang tinggi di kelas setelah menyaksikan pertunjukan tari tradisional Kenya dan musik gamelan Jawa.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis senior investigasi, saya melihat festival ini sebagai cermin dinamika politik‑kultural Indonesia. Pada satu sisi, pemerintah provinsi berusaha memamerkan Bandung sebagai kota kosmopolitan yang mampu menggelar acara internasional, memperkuat citra “kota kreatif”. Pada sisi lain, penggunaan dana publik tanpa transparansi menimbulkan risiko korupsi dan patronase politik.

Festival ini juga mengangkat kembali pertanyaan tentang relevansi Konferensi Asia‑Afrika 1955 dalam era globalisasi saat ini. Apakah simbol solidaritas anti‑imperialisme masih memiliki makna, ataukah hanya menjadi label retorika untuk menjustifikasi agenda domestik? Jika tujuan utamanya adalah memperkuat hubungan diplomatik, maka seharusnya ada mekanisme evaluasi yang mengukur dampak ekonomi dan budaya secara objektif, bukan sekadar foto‑op di media sosial.

Ke depan, saya memperkirakan festival serupa akan menjadi lebih sering, terutama menjelang pemilu, sebagai sarana soft power bagi partai‑partai politik yang menguasai pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pengawas keuangan dan masyarakat sipil untuk menuntut akuntabilitas penuh atas setiap rupiah yang dibelanjakan. Tanpa transparansi, festival ini berisiko menjadi contoh klasik “kebudayaan yang diperdagangkan” alih‑alih menjadi sarana genuine pertukaran budaya.

Terlepas dari kritik, tidak dapat dipungkiri bahwa Festival Asia‑Afrika 2026 berhasil menampilkan keindahan budaya yang jarang terlihat di panggung Indonesia. Namun, keindahan itu harus diselaraskan dengan integritas pengelolaan, agar tidak menjadi sekadar panggung politik yang mengaburkan nilai sejati kebudayaan.