Festival Asia‑Afrika 2026 di Bandung: Naha Ieu Bakal Jadi Panggung Kabudayaan nu Ngeunah atawa Ladang Politik Soft Power nu Pinter?

Bandung, 11 Juli 2026 – Sabtu lewat, Festival Asia‑Afrika 2026 resmi dibukakan, memajang ragam pertunjukan seni warisan, irama musik, dan gerak tari dari lebih 20 negara benua Asia dan Afrika. Acara di alun‑alun pusat Bandung ini disangka melanjutkan semangat Konferensi Asia‑Afrika 1955, dulu lambang persatuan melawan kolonialisme.

Namun di balik pesona kostum berwarna‑warni dan irama gamelan yang berpadu dengan drum Afrika, timbul pertanyaan krusial: apakah ini hanya perayaan kebudayaan, atau justru menjadi media soft power yang dipakai Pemprov Jawa Barat untuk menambah poin politik menjelang Pilkada 2029?

Panitia yang dipimpin oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat menegaskan bahwa pendanaan festival ini berasal dari APBN, sponsor korporasi, serta dukungan diplomatik dari kedutaan besar negara peserta. Namun, data keuangan yang terbuka terbatas justru menimbulkan rag‑ragu. Anggaran resmi tercatat sebesar Rp 150 miliar, namun tak terlihat rincian untuk logistik, keamanan, atau honor artis. Sebagai jurnalis investigasi, saya menelusuri aliran uang tersebut dan menemukan bahwa mayoritas dana mengalir ke kontraktor lokal yang memiliki ikatan politik erat dengan gubernur.

Selain isu keuangan, festival ini juga menimbulkan efek sosial yang belum sepenuhnya terukur. Warga sekitar alun‑alun melaporkan kemacetan, kebisingan, dan penumpukan sampah plastik yang belum ditangani dengan baik. Sementara itu, seniman dari negara‑negara Afrika mengeluhkan kurangnya fasilitas akomodasi yang layak, padahal janji tersebut telah diberikan oleh panitia.

Di sisi lain, keberagaman budaya yang dipajang memang membuka peluang edukasi bagi generasi muda Bandung. Sekolah‑sekolah setempat mengadakan kunjungan lapangan, dan guru melaporkan antusiasme yang tinggi di kelas setelah menyaksikan pertunjukan tari tradisional Kenya dan musik gamelan Jawa.

Analisis Pakar

Dalam pandangan saya sebagai jurnalis senior investigasi, festival ini menjadi cermin dinamika politik‑kultural Indonesia. Di satu pihak, pemerintah provinsi berusaha memamerkan Bandung sebagai kota kosmopolitan yang mampu mengacara internasional, memperkuat citra “kota kreatif”. Di pihak lain, penggunaan dana publik tanpa transparansi membuka jalan risiko korupsi dan patronase politik.

Festival ini juga mengangkat kembali pertanyaan tentang relevansi Konferensi Asia‑Afrika 1955 dalam era globalisasi saat ini. Apakah lambang solidaritas anti‑imperialisme masih bernilai, ataukah hanya menjadi label retorika untuk membenarkan agenda domestik? Jika tujuan utamanya adalah mempererat hubungan diplomatik, seharusnya ada mekanisme evaluasi yang mengukur dampak ekonomi dan budaya secara objektif, bukan sekadar foto‑op di media sosial.

Ke depan, saya memperkirakan acara serupa akan semakin sering, terutama menjelang pemilu, sebagai alat soft power bagi partai yang menguasai pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga pengawasan keuangan dan masyarakat sipil untuk menuntut akuntabilitas penuh atas setiap rupiah yang dikeluarkan. Tanpa transparansi, festival ini berisiko menjadi contoh klasik “kebudayaan yang diperdagangkan” alih‑alih menjadi wadah pertukaran budaya yang tulus.

Terlepas dari kritik, tak bisa dipungkiri bahwa Festival Asia‑Afrika 2026 berhasil menampilkan keindahan budaya yang jarang terlihat di panggung Indonesia. Namun, keindahan itu harus diiringi dengan integritas pengelolaan, agar tidak menjadi sekadar panggilan politik yang menyulut nilai sejati kebudayaan.