Kemenag Komitmen Lindungi Santri Rumah Tahfiz Sukoharjo di Tengah Sanksi Internal Polri

Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk mengawal pemulihan serta keberlanjutan hak belajar anak-anak di Rumah Tahfiz Hamalatul Qur'an, Sukoharjo, Jawa Tengah, pasca-penggerebekan oleh aparat keamanan. Kamaruddin Amin, Sekretaris Jenderal Kemenag, menyatakan bahwa pelindungan anak dan pembinaan pendidikan menjadi prioritas utama. "Mereka adalah anak-anak kita semuanya yang harus kita bina dan kami kembangkan," ujar Kamaruddin dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11), menanggapi keresahan yang melanda para santri, orang tua, dan pengasuh lembaga tersebut.

Dalam penjelasannya, Kamaruddin menegaskan bahwa seluruh peserta didik, baik melalui jalur formal maupun nonformal, berhak mendapatkan rasa aman. Kemenag akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin kondisi psikologis serta masa depan pendidikan para siswa yang menghafal Al-Qur'an tersebut tetap terjaga. Pernyataan ini muncul di tengah situasi yang sensitif akibat adanya tindakan tegas dari kepolisian yang berdampak langsung pada aktivitas keagamaan lembaga.

Regulasi Kepesantrenan dan Status IJOP

Menariknya, status lembaga Rumah Tahfiz Hamalatul Qur'an ternyata tidak berada di bawah binaan langsung Kemenag karena belum memiliki Ijin Penyelenggaraan Organisasi Pendidikan Keagamaan (IJOP). Kamaruddin menjelaskan bahwa secara administratif, sebuah pesantren harus memenuhi prosedur perizinan dan rukun pesantren atau arkanul ma'had yang ketat. "Kalau perizinan, tentu ada prosedur dan proses yang harus dilaksanakan... Harus ada kiainya, ada masjidnya, dan sebagainya," paparnya. Meski bukan lembaga resmi Kemenag, ia menegaskan bahwa sebagai warga bangsa, hak mereka tetap harus dihormati dan dilindungi negara secara optimal melalui mekanisme pengawasan dan fasilitasi yang berlaku.

Keseriusan regulator dalam hal ini mencakup keberadaan kurikulum pengajaran yang terstandar serta infrastruktur pendukung seperti asrama dan tempat ibadah. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan agama memberikan jaminan mutu yang terukur, sehingga negara dapat berfungsi sebagai pengawas yang efektif demi terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi generasi muda.

Kronologi Penggerebekan dan Sanksi Internal Polri

Persoalan ini berawal dari penggerebekan yang dilakukan oleh aparat gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satbrimob pada Selasa (27/10) sekitar pukul 03.20 WIB. Aksi ini terkait penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Grogol, yang terjadi pada 12 September 2026. Tindakan penggeledahan dini hari tersebut memicu gelombang keluhan dari masyarakat yang merasa langkah tersebut menimbulkan trauma bagi para santri dan keluarga besar pondok pesantren.

Sebagai respons atas keluhan tersebut, Mabes Polri mengambil tindakan tegas dengan mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatannya sebagai Kapolres Sukoharjo. Pencopotan ini dilakukan seiring dengan pemeriksaan intensif oleh Divisi Propam Polri. Selain Andika, tiga anggota polisi lainnya yang terlibat dalam penggerebekan tersebut juga turut ditarik dari posisinya. Polri menegaskan bahwa segala keluhan akan didalami secara objektif dan profesional untuk memastikan akuntabilitas institusi tetap terjaga di tengah dinamika penanganan kasus hukum di lapangan.