Mendagri Tito Karnavian Tinjau Tanggul Pidie Jaya: 137 Sungai Terancam Sedimentasi, Percepatan Pengerukan Jadi Kunci

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, melakukan inspeksi langsung terhadap tanggul di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Kunjungan yang dilakukan pada Selasa, 3 November 2026 ini bertujuan untuk memetakan dampak banjir susulan yang melanda wilayah tersebut, sebuah tantangan signifikan yang menurut Tito menghambat upaya pemulihan infrastruktur dan permukiman pasca-bencana utama pada November 2025. Curah hujan yang tinggi di wilayah pesisir barat Sumatera, termasuk di musim kemarau, menjadi pemicu utama kembalinya lumpur ke permukiman warga yang sebelumnya telah dibersihkan.

Tito menegaskan bahwa bencana susulan seperti banjir membuat pekerjaan rumah rehabilitasi menjadi lebih kompleks. Banyak jalan dan jembatan yang telah diperbaiki kembali rusak, memaksa pemerintah untuk merespons dengan cepat. Ia menjelaskan, "Di daerah Aceh, Sumatera Utara bagian barat... curah hujan masih tinggi terus... sehingga mengakibatkan banjir lagi, banjir lagi." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi penanganan struktural, bukan hanya bantuan darurat semata.

Inspeksi Lapangan dan Rencana Mitigasi Struktural

Peninjauan difokuskan pada Tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen dan Tanggul Sungai Alue Keutapang. Tito berdialog langsung dengan Asyari, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, serta meninjau lahan sawah rusak di Desa Beuringen yang kini ditanami jagung. Berdasarkan temuan di lapangan, pemerintah mengidentifikasi dua langkah mitigasi krusial: penguatan pembangunan tanggul dan pengerukan sungai untuk mengatasi sedimentasi. Data Satgas menunjukkan sebanyak 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami sedimentasi, sebuah volume kerja yang masif.

Untuk mempercepat pengerukan tersebut, Tito mengusulkan pendekatan kolaboratif. "Pengerukan tidak hanya kami serahkan kepada PU (Kementerian Pekerjaan Umum), TNI. Tapi juga di antaranya melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga. Enggak apa-apa, win-win solution," ujar Tito. Strategi ini dirancang agar proses pembersihan sungai tidak lagi bergantung sepenuhnya pada instansi pemerintah pusat, sehingga lebih fleksibel dan cepat.

Bantuan Logistik dan Dukungan Pemda

Sebagai wujud kehadiran negara, Satgas PRR menyerahkan paket bantuan langsung kepada warga terdampak. Bantuan ini bersifat darurat dan pemulihan, mencakup:

• Satu unit kendaraan water supply multifungsi dari Satgas PRR.
• Sembilan unit pompa air yang dialokasikan untuk Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara.
• Bantuan tunai masing-masing Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang.
• Paket sembako dan logistik darurat dari Kementerian Sosial.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyambut positif kunjungan ini, menyebutnya sebagai bentuk nyata kepedulian negara. Ia mengakui bahwa permukiman di dekat sungai menjadi zona paling rawan terdampak banjir susulan, sehingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.