Bapanas Gencar Cabut Izin Edar 25 Merek Beras Fortifikasi, 11 Pelaku Usaha Ditindak

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah tegas dengan menyatakan bahwa 25 merek beras fortifikasi tidak memenuhi persyaratan ketat dalam pengawasan keamanan pangan. Kebijakan ini berpotensi berujung pada pencabutan izin edar bagi produk-produk tersebut yang dinilai bermasalah. Andriko Noto Susanto, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, mengungkapkan bahwa tindak lanjut hukum dan administratif terhadap 25 merek yang dimiliki oleh 11 pelaku usaha ini kini sedang dalam proses percepatan guna menjamin keamanan pangan nasional.

Untuk memastikan kepatuhan, pemerintah telah menginstruksikan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk segera menghentikan produksi serta menarik produk dari peredaran. Selain penarikan barang, OKKPD juga ditugaskan melakukan audit kesesuaian antara dokumen izin edar yang dimiliki perusahaan dengan kondisi fisik produk yang sebenarnya beredar di pasaran. Langkah ini menjadi bukti keseriusan regulasi dalam menyaring produk pangan industri yang tidak sesuai standar.

Proses Pencabutan Izin Edar dan Dasar Hukum Penarikan Produk

Menurut Andriko, pencabutan izin edar merupakan salah satu opsi sanksi paling berat yang dapat diarahkan melalui OKKPD, namun keputusan final tersebut belum diambil karena proses pemeriksaan masih berjalan. "Jadi kalau izin edar itu.. ada satu poin lagi sebenarnya yang kita bisa arahkan OKKPD untuk mencabut izin edar. Tapi kan proses itu sekarang sedang jalan. Sekarang kan sedang berproses. Jadi proses tindak lanjut pengawasannya belum selesai," ujar Andriko kepada CNBC Indonesia pada Selasa (3/11/2026). Ia menegaskan, selama laporan polisi dan proses penanganan belum selesai, tidak ada alasan legal bagi pelaku usaha untuk kembali mengedarkan produk yang bermasalah tersebut.

Temuan signifikan ini berawal dari pemeriksaan menyeluruh terhadap 27 merek beras fortifikasi yang beredar di pasaran, di mana mayoritas hasilnya menunjukkan ketidaksesuaian standar. Rincian teknis pengawasan meliputi:

• Pemeriksaan menyeluruh terhadap 27 merek yang beredar di pasar nasional.
• Identifikasi 25 merek yang gagal memenuhi persyaratan keamanan pangan.
• Pelibatan 11 pelaku usaha sebagai penanggung jawab produk bermasalah.
• Penarikan paksa produk dari peredaran hingga proses hukum selesai.

Dampak Moratorium dan Pembenahan Industri Pangan

Temuan ini secara langsung menjadi dasar bagi Bapanas untuk meminta OKKPD memberlakukan moratorium atau jeda penerbitan izin edar baru untuk komoditas beras fortifikasi. Langkah preventif ini diambil karena pemerintah menilai diperlukan pembenahan mendasar terhadap kapasitas pelaku usaha serta implementasi standar produksi yang ketat sebelum izin baru bisa diterbitkan kembali. Dampak kebijakan ini adalah pengetatan pasar terhadap produk pangan fortifikasi, yang bertujuan melindungi konsumen dari risiko konsumsi produk yang tidak memenuhi standar gizi dan keamanan. Dengan mekanisme pengawasan berlapis ini, Bapanas berupaya membangun kepercayaan publik terhadap regulasi pangan domestik serta memastikan only produk berkualitas yang dapat menyentuh meja makan masyarakat Indonesia.