Pemprov Papua Pegunungan Usulkan 4 Titik Sekolah Rakyat, Kemenkes Janji Percepat Realisasi di Daerah 3T

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi mengajukan pembangunan empat titik Sekolah Rakyat permanen guna memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil. Proposal tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Senin (2/11). Inisiatif ini mencakup dua lokasi di Kabupaten Jayawijaya, satu di Yahukimo, dan satu di Yalimo, masing-masing dengan lahan seluas sekitar 10 hektare yang merupakan aset milik provinsi. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjawab tantangan infrastruktur pendidikan di daerah dengan karakteristik khusus, termasuk kemacetan aksesibilitas dan keterbatasan fasilitas dasar.

Lataran Lahan dan Kesiapan Infrastruktur

Ones Pahabol menegaskan bahwa kesiapan lahan sudah sangat matang meskipun proses sertifikasi masih dalam tahap penyelesaian. "Masing-masing kurang lebih 10 hektare... hanya sertifikat lambat," jelas Pahabol. Fakta lapangan menunjukkan bahwa di atas lahan tersebut sudah berdiri bangunan sekolah, serta didukung oleh akses jalan, pasokan air, dan jaringan listrik yang memadai. Jarak lokasi yang tidak terlalu jauh dari pusat kota dinilai membuat lingkungan sekitar relatif aman dan nyaman untuk operasional pendidikan. Untuk mempercepat kelengkapan administratif, pemerintah provinsi berkomitmen menyelesaikan sertifikat lahan dalam satu bulan. Agus Jabo menyarankan agar lahan di atas bangunan sekolah dikeluarkan dari sertifikat baru guna memisahkan aset fisik dan administratif sehingga proses pembersihan lahan dan verifikasi menjadi lebih sederhana dan efisien.

Respon Kementerian Sosial dan Bantuan Tambahan

Kementerian Sosial menyatakan dukungan penuh terhadap usulan ini, terutama karena lokasinya berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Namun, Agus Jabo Priyono menekankan syarat mutlak: "Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean." Seluruh kriteria, mulai dari aksesibilitas, ketepatan lahan datar, hingga ketersediaan utilitas, harus diverifikasi sebelum tahapan survei kelayakan dilakukan. Sementara itu, perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, mengingatkan bahwa pembangunan fisik nantinya akan dilakukan secara bertahap. Di sela pertemuan, Ones Pahabol juga menyampaikan permintaan bantuan pengadaan sumur untuk mengatasi kekeringan di delapan kabupaten naungan. Respons positif datang dari Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, yang berjanji akan melakukan asesmen lapangan dan berkoordinasi dengan BNPB untuk mempercepat solusi krisis air bersih tersebut.