Kapolri Larang Personel Polri Ngevape demi Cegah Narkotika Cair

Polri resmi menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar area tersebut. Kebijakan yang berlaku sejak 30 Oktober 2026 ini merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi maraknya penyalahgunaan narkotika cair yang disamarkan melalui perangkat vape.

Antisipasi Modus Baru Penyalahgunaan Narkotika

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa perubahan modus peredaran narkoba kini tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, melainkan memanfaatkan cairan narkotika yang dicampur ke dalam cartridge vape. Perangkat tersebut terdiri dari device, cartridge, dan liquid, yang secara visual sulit dibedakan antara cairan biasa dengan yang mengandung zat terlarang. Temuan penyalahgunaan vape sebagai media peredaran etomidate, yang diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2025, menjadi pemicu utama dikeluarkannya larangan ini.

Jangkauan aturan ini mencakup seluruh personel dari tingkat Markas Besar Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. Personel yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Johnny menegaskan bahwa larangan ini bukan hanya sekadar penindakan, tetapi juga bentuk komitmen preventif dari dalam institusi untuk membangun lingkungan kerja yang disiplin dan profesional.

Melalui kebijakan ini, Polri berharap dapat menjadi teladan bagi institusi lain dan masyarakat luas dalam upaya pemberantasan narkotika. Langkah preventif di lingkungan internal dinilai lebih efektif dalam mengubah perilaku personel dan memutus mata rantai peredaran narkoba, sejalan dengan misi 'never ending war against narcotics' yang terus diemban institusi penegak hukum tersebut.