Gubernur Pramono Luncurkan Duta Antihoaks Jakarta 2026, Libatkan 356 Pelajar SMA

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi meluncurkan program Duta Antihoaks Jakarta 2026 yang melibatkan 356 pelajar SMA dari 110 sekolah di ibu kota. Peluncuran program yang diklaim sebagai yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam memilah informasi serta memerangi penyebaran berita bohong di ruang digital. Dalam acara penganugerahan di Balai Kota pada Senin (2/11/2026), Pramono menegaskan bahwa keterlibatan aktif anak muda sangat krusial mengingat tantangan hoaks kini melampaui batas negara dan memerlukan kemampuan berpikir kritis untuk tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi.

Seleksi Ketat dan Pembekalan Komprehensif

Proses seleksi untuk menjadi Duta Antihoaks Jakarta berlangsung ketat selama empat bulan sejak pendaftaran dibuka pada Juli 2026. Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan bahwa dari ratusan pendaftar, hanya 50 pelajar yang lolos ke tahap pelatihan internal (in-house training) dan menyusut menjadi 10 finalis. Para finalis ini ditantang untuk menyusun proyek kampanye literasi digital yang dipresentasikan di hadapan dewan juri independen yang terdiri dari unsur Pemprov DKI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta praktisi konten. Akhirnya, dua pelajar terpilih, yaitu Winda dan Ibrahim, dinobatkan sebagai Duta Antihoaks Jakarta 2026 setelah dinilai mampu menghasilkan inisiatif kampanye yang relevan dengan isu-isu lokal Jakarta.

Kedua duta terpilih akan menjalankan serangkaian program strategis selama satu tahun ke depan, mulai dari edukasi interaktif antihoaks ke sekolah-sekolah, kampanye digital bulanan, hingga pembentukan agen antihoaks di lingkungan pendidikan. Marulina menambahkan bahwa Pemprov DKI telah mengukur dampak program ini dengan memantau perubahan perilaku masyarakat terkait konsumsi dan penyebaran informasi. Langkah ini merupakan pelengkap dari program yang sudah ada, yaitu Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks), yang dinilai oleh Gubernur Pramono belum cukup efektif tanpa sinergi langsung dengan generasi muda sebagai penggerak perubahan sosial di era digital.

Komitmen Transparansi dan Peran Pemerintah

Selain mengedepankan peran pelajar, Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi pemerintah untuk mencegah munculnya kesalahpahaman publik. Ia memberikan contoh komitmen transparansi dengan tidak pernah melakukan wawancara secara off the record, serta secara rutin menyampaikan laporan APBD kepada masyarakat setiap semester. Pramono berharap, dengan kombinasi antara upaya pemerintah dalam menyajikan informasi terbuka dan peran aktif pelajar dalam membentengi diri dari hoaks, masyarakat Jakarta dapat lebih bijak dalam bermedia digital. Program ini juga sejalan dengan tantangan global di mana penipuan atas nama pejabat menjadi salah satu jenis hoaks yang banyak beredar di wilayah Jakarta saat ini, sehingga edukasi literasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi stabilitas sosial masyarakat.