Pemerintah Jawa Tengah Pecahkan Rekor MURI dengan Mengumpulkan 31 Ribu Liter Minyak Jelantah dari ASN
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memecahkan rekor baru dengan mengumpulkan total 31.032,44 liter minyak jelantah dari 60.680 aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD). Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar upaya pengelolaan sampah, melainkan langkah strategis untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan mencegah penggunaan minyak goreng yang sudah berkali-kali dipakai.
Prestasi ini diakui secara nasional setelah Museum Umum Rekor Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada Pemprov Jateng sebagai pengumpul minyak jelantah terbanyak dari kalangan ASN. Piagam penghargaan diserahkan oleh Ari Andriani, Senior Representative MURI Wilayah Semarang dan Jateng, dalam acara Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tahun 2026. Selain apresiasi lingkungan, event ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat peran kelembagaan di tingkat akar rumput.
Ekspansi Jangkauan ke 35 Kabupaten dan Inovasi Mesin ATM Biodrop
Menurut Nawal Arafah Yasin, Ketua Posyunda Jawa Tengah, gerakan pengumpulan jelantah ini kini telah menyentuh 35 kabupaten/kota di seluruh provinsi. Untuk memperluas dampak dan partisipasi publik, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan dunia usaha untuk menyediakan mesin ATM biodrop. Inovasi ini memungkinkan masyarakat umum menyetorkan minyak jelantah yang mereka kumpulkan di rumah tangga dan langsung mendapatkan kompensasi dalam bentuk transfer nilai rupiah ke rekening bank masing-masing. Skema ini didesain untuk mendekatkan layanan publik sekaligus mengubah persepsi limbah rumah tangga menjadi aset ekonomi yang bernilai.
Integrasi dengan Program Pandu Tangguh dan Peran Strategis Posyandu
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum peluncuran Program Pandu Tangguh, sebuah inisiatif yang fokus pada peningkatan kapasitas kader Posyandu untuk mendampingi kelompok rentan dalam mengakses bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos. Dengan total lebih dari 20.000 unit Posyandu teregistrasi—terbanyak di Indonesia yang tercatat di Kementerian Kesehatan—Pemprov Jateng memperluas peran mereka dari sekadar pelayan kesehatan menjadi fasilitator data kemiskinan yang akurat. Penghargaan ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan dan pelayanan sosial dapat berjalan beriringan sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Asap TPA Degayu Pekalongan Belum Padam, BNPB Sebut 1,5 Hektare Lahan Hangus

Kemensos Komitmen Bangun Dua Sekolah Rakyat di Nabire untuk Putus Rantai Kemiskinan Antargenerasi
UNESCO Ungkap Krisis Impunitas Global: 86% Pembunuhan Jurnalis Tak Tuntas
