DPD RI Gelar Evaluasi Dua Dasawarsa, Himpun 13 Ribu Aspirasi dan 7 RUU Inisiatif

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan komitmen lembaganya untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dua dasawarsa terakhir melalui program Senator Menyapa 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengawal aspirasi daerah di tingkat nasional. Fokus utama evaluasi ini bukan sekadar kuantitas, melainkan seberapa efektif tindak lanjut dari setiap masukan masyarakat yang telah dihimpun selama masa periode sidang berjalan.

Capaian Statistik: Dari Aspirasi hingga Legislagi

Menyusul laporan kinerja tahun sidang 2025-2026, lembaga parlemen kedua tersebut mencatatkan angka signifikan dalam pengumpulan suara rakyat. Sepanjang periode September 2025 hingga Agustus 2026, DPD RI berhasil menghimpun dan menindaklanjuti sebanyak 13.519 aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah. Cakupan masalah yang disoroti sangat luas, mulai dari isu strategis seperti pendidikan dan kesehatan, hingga persoalan spesifik seperti pertanian, pertanahan, lingkungan hidup, serta pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peran legislatif dan pengawasan juga terwujud melalui lahirnya tujuh rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif dan pelaksanaan 25 kegiatan pengawasan yang intensif.

Menjawab Kritik Efektivitas Kebijakan

Capaian administratif saja tidak dianggap cukup untuk mengukur keberhasilan kelembagaan. Sultan Baktiar Najamudin menyadari bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui dampak nyata dari rekomendasi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, program Senator Menyapa edisi perdana dengan tajuk "Dua Dasawarsa DPD RI Mengawal Daerah" akan menjadi ruang terbuka bagi publik untuk berdialog langsung. Program ini bertujuan menilai sejauh mana aspirasi tersebut benar-benar memengaruhi perumusan kebijakan nasional dan menghasilkan solusi konkret bagi persoalan di daerah.

Forum diskusi strategis ini merupakan inisiatif kolaboratif antara DPD RI dan CNN Indonesia yang akan digelar secara terbuka. Dengan adanya ruang evaluasi ini, diharapkan mekanisme tindak lanjut dan akuntabilitas hasil kerja dapat diperkuat secara signifikan. Evaluasi dua dasawarsa ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan publik mengenai peran efektif DPD RI dalam sistem ketatanegaraan modern, sekaligus memastikan bahwa suara daerah tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan politik nasional.