BGN Tegaskan Insentif Rp1 Triliun Bukan Hadiah Khusus Sukseskan MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengklarifikasi beredarnya informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat menyiapkan dana insentif sebesar Rp1 triliun khusus bagi pemerintah daerah yang berhasil menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman publik terkait mekanisme dan tujuan pengalokasian anggaran tersebut.

Mekanisme Insentif Fiskal dari Kemendagri

Juru Bicara BGN, Ariandi Putra, menjelaskan bahwa dana Rp1 triliun yang sebelumnya dikaitkan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bukanlah anggaran hadiah yang disiapkan secara eksklusif untuk program MBG. Menurutnya, insentif fiskal merupakan mekanisme apresiasi rutin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja serta prestasi secara menyeluruh dalam pembangunan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ariandi melalui unggahan di akun Instagram resmi @badangizinasional.ri, sebagaimana dikutip pada Minggu (1/10/2026). Ia menegaskan bahwa pemahaman masyarakat perlu diluruskan agar tidak muncul anggapan bahwa keberhasilan satu program tunggal akan langsung diganjar dengan kucuran dana triliunan rupiah.

Indikator Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Ariandi merinci sejumlah indikator utama yang menjadi tolok ukur penilaian prestasi pemerintah daerah untuk mendapatkan insentif fiskal tersebut. Indikator-indikator itu mencakup keberhasilan dalam pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan stunting, pengurangan tingkat pengangguran, hingga inovasi pembiayaan daerah. Seluruh parameter ini mencerminkan kinerja tata kelola pemerintahan yang komprehensif.

Meski demikian, BGN mengakui bahwa peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG akan mulai diperhitungkan sebagai salah satu indikator tambahan dalam penilaian kinerja pada tahun 2027 mendatang. "Artinya, MBG bukan satu-satunya indikator yang menentukan pemberian insentif," pungkas Ariandi. Langkah pelurusan informasi ini diharapkan dapat menjaga fokus pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional secara seimbang dan terukur.