Wamentan Ingatkan ASN Kementan Perkuat Ketahanan Pangan di Tengah Tekanan Geopolitik

Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menegaskan perlunya akselerasi kinerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya generasi muda, guna memitigasi risiko krisis pangan yang dipicu oleh ketidakpastian iklim dan geopolitik global. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026, ia mendorong seluruh pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengedepankan tindakan nyata dalam meningkatkan produksi komoditas strategis seperti padi dan jagung. Langkah strategis ini menjadi fondasi untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika global yang mengancam distribusi input produksi.

Capaian Produktivitas dan Dampak Ekonomi Sektor Pertanian

Amanat tersebut dipadatkan dengan data keberhasilan sektor pertanian Indonesia yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data resmi, produksi beras nasional selama periode Januari-Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton, melampaui pencapaian tahun sebelumnya secara signifikan.

• Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,74 persen.
• Stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog per tanggal 26 Oktober 2026 berada pada level 4,58 juta ton.
• Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131,11 pada September 2026, sebuah rekor tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
• Kinerja perdagangan membaik dengan capaian ekspor pertanian senilai Rp166,71 triliun yang diiringi penyusutan impor sebesar Rp41,68 triliun.
• Sektor pertanian secara simultan menyerap hingga 42,60 juta tenaga kerja atau meningkat 4,66 persen.

Pencapaian tersebut diposisikan oleh Saleh sebagai hasil dari sinergi kolektif lintas kementerian dan lembaga, bukan sekadar satu entitas individu. Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, kepatuhan terhadap protokol kedisiplinan, serta tanggung jawab penuh dalam menjalankan setiap program yang berdampak langsung bagi petani.

Serah Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Di sisi lain, pemerintah pusat juga mengompakkan pengawasan terhadap program prioritas nasional lainnya melalui sektor nutrisi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah kepemimpinan Menteri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ untuk memperketat pengawasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Instruksi ini mewajibkan gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan dapur-dapur MBG beroperasi sesuai standar kelayakan.

Tito menjelaskan bahwa inspeksi ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto, mengingat program MBG memberikan dampak langsung bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Mekanisme pengawasan dilakukan secara ketat dengan melibatkan Satuan Tugas MBG di tingkat daerah yang terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah yang membidangi bidang kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Inspeksi merujuk pada 14 indikator kelayakan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna meminimalkan risiko pemborosan pangan dan menjamin kualitas menu. Hasil evaluasi dari setiap wilayah kemudian wajib dilaporkan ke BGN dan diteruskan ke Kemendagri, mencakup rekomendasi kelayakan operasional dapur yang bersangkutan, yang menurut Kepala BGN Sudaryono bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan transparansi program secara menyeluruh.