Pemerintah Ancam Setop Ekspor Gas ke Negara yang Tidak Kooperatif dengan Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah siap mengevaluasi hingga menghentikan ekspor gas ke negara-negara yang dinilai tidak kooperatif terhadap Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan prioritas pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri atau survival mode.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat meresmikan Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha South Hub pada Kamis (22/10/2026). Ia menegaskan bahwa kerja sama antarnegara di sektor energi harus dilandasi prinsip saling menghargai dan asas kesetaraan, meskipun tidak menyebutkan secara spesifik negara mana saja yang menjadi sasaran evaluasi kontrak.

Bahlil juga menyindir pihak asing yang disebutnya baru mendekati Indonesia ketika membutuhkan pasokan energi tanpa menunjukkan etika diplomasi yang baik. Menurutnya, kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan berat sehingga ia menolak jika ada negara lain yang memandang sebelah mata.

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka peluang bagi negara-negara yang dianggap menghormati Indonesia untuk menjalin kontrak pasokan gas baru. Bahlil memastikan bahwa negara-negara tersebut akan diberikan akses pasokan meskipun sebelumnya belum memiliki kontrak kerja sama.

Kebijakan evaluasi ekspor gas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan agar seluruh hasil kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi nasional diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan domestik sebelum diekspor.