Tito Karnavian: RSUD dan Puskesmas di Sumatra Hampir Pulih 100 Persen

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa sektor kesehatan di wilayah tersebut telah mencatatkan kemajuan signifikan. Dari puluhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta ratusan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu), hampir seluruhnya kini beroperasi 100 persen. Pernyataan ini menggugurkan kekhawatiran akan stagnasi pemulihan layanan primer pasca-bencana yang sebelumnya mengganjal.

Pembaruan status ini disampaikan Tito usai memimpin Rapat Koordinasi dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kesehatan secara hybrid. Acara tersebut berlangsung dari Posko Satgas PRR di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Kamis (15/10). Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa sisa tantangan hanya terdapat pada enam Pustu yang masih dalam proses pemulihan penuh.

Tito mengapresiasi respons cepat Menteri Kesehatan yang mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengoptimalkan penanganan tersebut. Ia menilai upaya intensif ini menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah setempat. Dukungan ini diperkuat oleh atensi khusus Presiden Prabowo Subianto, yang telah memberikan tambahan bantuan anggaran kepada daerah sebanyak tiga kali guna memastikan likuiditas fiskal bagi pemulihan.

Detail bantuan tersebut terdiri dari tiga paket utama. Pertama, alokasi Rp4 miliar untuk tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, serta Rp20 miliar untuk masing-masing provinsi. Kedua, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 10,64 triliun yang disalurkan pada Februari lalu. Ketiga, bantuan keuangan presiden melalui TKD sebesar 1,4 triliun bagi provinsi, kabupaten, dan kota terdampak. Namun, kendala administratif masih mengintai di tingkat eksekusi regional.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 12 Oktober 2026, masih ada daerah yang realisasi anggaran TKD tambahannya berada di bawah 50 persen. Bahkan, beberapa wilayah mencatatkan realisasi di bawah 10 persen di tengah bulan Oktober. Tito berharap gelaran rapat ini dapat 'memancing' semangat kepala daerah untuk bergerak cepat, sementara tim pusat akan melakukan pendampingan lapangan agar anggaran tersebut benar-benar digunakan secara efektif untuk pembangunan kembali fasilitas.

Analisis Redaksi

Percepatan pemulihan infrastruktur kesehatan ini harus dibaca sebagai sinyal bahwa prioritas nasional telah bergeser dari tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi struktural. Keberhasilan hampir 100% pada RSUD dan Puskesmas menunjukkan bahwa logistik dan personel sudah tersusun dengan baik. Namun, hambatan utama kini terletak pada birokrasi daerah. Data realisasi TKD yang masih rendah mengindikasikan adanya ketakutan administratif atau kompleksitas verifikasi di tingkat kabupaten/kota, yang berpotensi memperlambat siklus ekonomi lokal meski pusat sudah mencairkan dana.

Para pengamat keuangan publik perlu mewaspadai adanya risiko inefisiensi jika pendampingan pusat tidak bersifat intensif. Klaim 'tanggung jawab bersama' yang diulang oleh Tito menjadi kunci; namun, tanpa mekanisme akuntabilitas yang transparan terhadap pengunaan 10,64 triliun TKD dan 1,4 triliun bantuan khusus, dana tersebut berisiko tidak sampai ke titik nol (ground zero) bencana secara optimal. Masyarakat perlu memantau bukan hanya janji pemulihan, tetapi juga laju penyerapan anggaran yang masih tertunda.

Ke depan, fokus akan beralih ke sektor-sektor lain yang tertunda di balik bayang-bayang keberhasilan sektor kesehatan. Jika hambatan administratif TKD tidak terselesaikan dalam sisa tahun fiskal ini, target percepatan tiga tahun (2026-2028) yang disebut Tito bisa tergelincir. Kolaborasi paralel antara pusat dan daerah bukan sekadar retorika, melainkan syarat mutlak untuk mengembalikan normalitas sosial di Sumatra.