Senin, 2 November 2026 ☼Jakarta 29°C
berita hari ini.

Nasib Kombes Nanang: Baru 10 Hari Jabat Kapolres Sleman, Dimutasi ke Dirpolairud Polda Jambi

HukumBudi SantosoBudi SantosoSumber: CNN Nasional
Budi Santoso
Budi Santoso
Editor

Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.

Nasib Kombes Nanang: Baru 10 Hari Jabat Kapolres Sleman, Dimutasi ke Dirpolairud Polda Jambi
BAGIKAN:

Sebuah mutasi kilat terjadi di tubuh kepolisian DIY. Kombes Nanang Haryono hanya bertahan 10 hari di kursi Kapolresta Sleman sebelum ditarik ke Jambi. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 sebelumnya menunjuk Kombes Nanang Haryono sebagai perwira tinggi baru yang menggantikan Kombes Adhitya Panji Anom, yang pindah ke Polri. Namun, belum genap satu minggu memimpin, nasibnya berubah drastis. "

Peristiwa ini bermula dari perombakan besar-besaran yang dilakukan Kapolri Suyudi Ario Seto usai dilantik pada 1 Oktober 2026. Sejumlah posisi strategis diganti untuk menyegarkan organisasi. Kombes Nanang ditunjuk melalui ST/2205/X/KEP./2026. Delapan hari kemudian, tepatnya 10 Oktober 2026, Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo memimpin serah terima jabatan (sertijab) yang dihadiri para pejabat utama beserta Kapolres/ta jajaran. Setelah prosesi selesai, Polresta Sleman langsung menggelar kegiatan Welcome and Farewell Parade pada pukul 14.00 WIB, sebuah upacara simbolis yang biasanya menandai awal kepemimpinan baru.

Ironisnya, pada hari yang sama, 10 Oktober 2026, terbit Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP/2026. Dokumen tersebut menyatakan Nanang kembali dimutasi menjadi Dirpolairud Polda Jambi. Ia belum sempat menjalankan mandat secara substantif di Sleman. Sebagai gantinya, Kapolri Suyudi menunjuk AKBP Dhimas Prasetyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagbekum Polda Metro Jaya, untuk mengisi kursi Kapolresta Sleman. Pergantian ini menunjukkan dinamika internal yang sangat cepat, di mana seseorang yang baru diresmikan langsung dicabut kembali dalam hitungan hari.

Kabid Humas Polda Yogyakarta, Kombes Ihsan, mengonfirmasi ketegaran mutasi ini. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan mutlak Mabes Polri berdasarkan kebutuhan organisasi. "Kebijakan rotasi dan mutasi ini merupakan kewenangan mutlak Mabes Polri berdasarkan kebutuhan dan penyegaran organisasi," ujar Ihsan dalam keterangannya pada Rabu (14/10). Ia menambahkan bahwa terdapat total tiga pejabat di lingkungan Polda Yogyakarta yang turut dimutasi dalam kebijakan yang sama.

Selain Kombes Nanang, dua perwira lain juga mengalami pergeseran posisi. Dirbinmas Polda DIY Kombes Oki Bagus Setiaji diangkat menjadi Dir Lantas Polda Banten. Posisi Oki digantikan oleh Kombes Hendria Lesmana, yang sebelumnya menjabat Kapolresta Deli Serdang Polda Sumut. Sementara itu, Kapolres Kulonprogo AKBP Ridho Hidayat naik jabatan menjadi Wakapolresta Sleman. Penggantinya di Kulonprogo adalah AKBP Agus Prihadinika, yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau. Perubahan ganda di tingkat polres dan Polda ini menciptakan gelombang kejut kecil di jajaran komando daerah.

Analisis Redaksi

Kejadian ini menyoroti fleksibilitas, sekaligus kerentanan, dalam manajemen sumber daya manusia Polri. Mutasi yang hanya bertahan 10 hari mengindikasikan adanya penyesuaian teknis atau prioritas strategis di level Mabes yang belum sepenuhnya disinkronkan dengan implementasi di daerah. Dari sisi logika birokrasi, ini bukan hal yang baru dalam rotasi massal, namun durasi singkatnya menimbulkan pertanyaan soal efisiensi birokrasi dan penyesuaian psikologis pejabat baru di lapangan.

Apa yang perlu diwaspadai publik adalah potensi disorientasi指挥 (komando) di tingkat resor. Ketika komandan berganti begitu cepat, prioritas program dan koordinasi dengan elemen internal, seperti kegiatan parade, bisa mengalami efek samping berupa hilangnya momentum. Langkah selanjutnya secara logis adalah memastikan transisi ke AKBP Dhimas Prasetyo berjalan mulus tanpa mengganggu stabilitas keamanan di Sleman, serta memastikan pejabat pengganti lainnya juga mendapat brief yang komprehensif. Kebijakan rotasi semacam ini menuntut komunikasi yang lebih transparan kepada publik untuk menjaga kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Meow! Tanya Nesi!
😸