Kemenkes Catat 283 Ribu Idap ISPA dari Karhutla, 12 Daerah Status Udara Berbahaya

Kementerian Kesehatan RI mencatat 283.270 orang di tujuh provinsi terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dalam periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026. Angka akumulatif ini dipicu langsung oleh dampak api dan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sebagian wilayah Indonesia. Data tersebut menjadi bukti nyata bagaimana degradasi lingkungan kini memicu krisis kesehatan skala nasional.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, Then Suyanti, merinci distribusi korban berdasarkan usia. Sebanyak 219.559 kasus diderita oleh mereka yang berusia di atas 5 tahun, sementara 63.711 kasus menimpa anak di bawah 5 tahun. "Secara kumulatif ini ada 283.270, dengan kasus terbanyaknya di usia di atas 5 tahun yaitu 219.559 di 7 provinsi, 63 kabupaten kota," kata Suyanti di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (14/10). Data ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif menjadi target utama serangan karhutla.

Sebaran penderita terpusat di dua provinsi dengan beban kasus terberat. Kalimantan Selatan mencatat 74.636 penderita ISPA, disusul hampir setara oleh Sumatra Selatan dengan 74.458 kasus. Tidak hanya merujuk pada angka korban, kualitas udara juga berada di titik kritis. Suyanti menegaskan, dari 12 kabupaten/kota yang terdampak, seluruhnya masuk kategori berbahaya.

Daftar 12 daerah kritis ini tersebar di enam Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, satu di Kalimantan Selatan, dua di Jambi, dua di Sulawesi Selatan, dan satu lagi di Riau. "Dan untuk sembilan di wilayah itu adalah sangat tidak sehat," ucapnya. Ancaman ini berasal dari asap karhutla yang melampaui ambang batas partikulat PM2.5, karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun. Bahan-bahan inilah yang memicu gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan.

Respons pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan medis. Kemenkes terus mensosialisasikan protokol penanganan ke Dinas Kesehatan daerah terdampak. Untuk meminimalkan paparan, Suyanti menyebut adanya koordinasi dengan Kemendikdasmen dan Kemenag untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh di zona merah. Di sisi lain, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLHK, Nikson Pakpahan, menyoroti memburuknya udara ambien. "Provinsi Kalimantan Barat hari ini, pagi ini, pada mayoritas kualitas udara tidak sehat bahkan berbahaya untuk parameter PM 2,5. Kalimantan Tengah, seluruhnya pada kualitas udara berbahaya, parameter PM 2,5," ujar Nikson. Pernyataan ini menegaskan bahwa krisis udara di Sumatra dan Kalimantan telah mencapai tahap yang mengancam keselamatan seluruh lapisan masyarakat.

Analisis Redaksi

Angka 283.270 kasus ISPA dalam kurun waktu kurang dari dua bulan adalah indikator kegagalan sistemik dalam mitigasi bencana. Data ini membuktikan bahwa karhutla bukan lagi sekadar isu lingkungan tahunan, melainkan ancaman eksistensial bagi kesehatan penduduk, terutama anak-anak yang paru-parunya masih berkembang.

Pemetaaan 12 kabupaten/kota dengan status udara "berbahaya" dan "sangat tidak sehat" oleh KLHK menuntut respons segera di tingkat daerah. Ketika PM2.5 melampaui batas mematikan, evakuasi dan pembatasan mobilitas menjadi keniscayaan. Publik harus mengawasi ketat pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh, karena kesehatan fisik siswa tidak boleh dikorbankan demi kelangsungan operasional sekolah.

Pelaporan data kumulatif oleh Kemenkes dan KLHK ke Publik ini membuka ruang akuntabilitas bagi pemerintah pusat. Koordinasi lintas kementerian yang dijalankan saat ini harus dibuktikan dengan hasil nyata di lapangan. Tanpa penegakan hukum tegas terhadap para pembakar dan upaya pemadaman api yang lebih agresif, lonjakan kasus ISPA akan terus terjadi setiap tahun.