BRAN dan PKP Gesek Gas Satu Data Agraria untuk Percepatan Lahan Hunian Rakyat

Penyediaan lahan untuk hunian rakyat kini terganjal kompleksitas data pertanahan. Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait duduk satu meja di Wisma 2 Mandiri, Jakarta, Selasa (13/10), untuk mengurai simpul masalah ini. Fokus pertemuan bukan sekadar seremonial, melainkan percepatan teknis penyediaan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan korban bencana. Keduanya sepakat bahwa hambatan utama bukan hanya teknis, melainkan legalitas dan tumpang tindih tata ruang yang selama ini memperlambat realisasi janji perumahan.

Dedi Prasetyo menegaskan langkah strategis pertama adalah membangun Satu Data Agraria. Data ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi pertanahan dan pemanfaatan ruang dari berbagai instansi yang selama ini berjalan terpisah. Integrasi data ini krusial. Tanpa peta tunggal yang valid, pemerintah tidak bisa mengidentifikasi lahan yang truly sesuai kebutuhan. Tujuannya jelas: mengurangi risiko tumpang tindih peruntukan dan memangkas hambatan perizinan yang sering menjadi alasan penundaan proyek.

Verifikasi lapangan akan dilakukan secara ketat melalui koordinasi dengan Badan Bank Tanah. Peta dan potensi lahan akan diperiksa dari segi lokasi, status hukum, penguasaan, hingga kesesuaian tata ruang. Hanya lahan yang lolos verifikasi ini yang akan ditetapkan sebagai prioritas. Dalam diskusi yang sama, kebutuhan spesifik turut dibahas, termasuk penyediaan lahan untuk 500 unit hunian tetap di Nusa Tenggara Timur. Kasus NTT ini menjadi contoh nyata bagaimana reforma agraria harus terhubung langsung dengan kebutuhan mendesak warga di daerah.

Dinas PKP kini bergerak cepat. Menteri Maruarar Sirait mengharapkan kemajuan konkret dalam dua minggu ke depan, terutama terkait penentuan lokasi untuk rumah susun MBR. BRAN menargetkan target ambisius: sekurang-kurangnya 500 hektare lahan masuk tahap pelaksanaan reforma agraria dalam 100 hari kerja. Target ini bukan angka kosong. Setiap hektare harus lolos verifikasi hukum sebelum ditetapkan. Tim teknis dari PKP dan BRAN akan bekerja lintas departemen untuk memastikan tidak ada lagi ambiguitas status tanah yang bisa menghambat konstruksi.

Di balik percepatan ini, ada prinsip dasar yang tidak boleh dikorbankan: kepastian hukum dan perlindungan hak. BRAN dan PKP berupaya menghubungkan agenda reforma agraria dengan akses hunian layak. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan akuntabilitas. Setiap lokasi tetap memerlukan penelaahan mendalam dengan instansi berwenang. Publik menunggu bukti bahwa koordinasi ini benar-benar menghasilkan lahan siap bangun, bukan sekadar laporan bulanan yang tebal namun minim dampak nyata di lapangan.

Analisis Redaksi

Manuver BRAN dan PKP ini merupakan respons langsung terhadap inefisiensi struktural dalam pengadaan tanah negara. Selama ini, fragmentasi data antar-kementerian menjadi biang keladi lambatnya realisasi proyek perumahan subsidi. Dengan mendorong 'Satu Data Agraria', pemerintah mencoba mengatasi silo informasi. Namun, tantangan terbesarnya ada di eksekusi. Integrasi data dari berbagai sumber yang selama ini tidak sinkron membutuhkan waktu dan resistensi birokrasi yang tinggi. Keberhasilan target 500 hektare dalam 100 hari kerja sangat bergantung pada komitmen lintas lembaga untuk membuka akses data secara real-time, bukan sekadar administratif.

Perlu diwaspadai bahwa percepatan proses verifikasi tidak boleh mengorbankan aspek keadilan agraria. Reforma agraria memiliki dimensi sosial yang kuat, tidak hanya teknis. Jika verifikasi status hukum dilakukan tergesa-gesa, ada risiko mengabaikan hak masyarakat adat atau petani yang masih menguasai lahan tersebut. Koordinasi dengan Badan Bank Tanah adalah langkah tepat, tetapi harus disertai mekanisme keluhan dan mediasi yang kuat. Tanpa itu, percepatan lahan bisa berubah menjadi konflik horizontal baru. Transparansi proses verifikasi menjadi kunci kepercayaan publik.

Kemungkinan langkah selanjutnya adalah pembentukan tim task force gabungan yang bekerja penuh waktu untuk memantau progres 500 hektare tersebut. Jika target dua minggu untuk rumah susun MBR tercapai, ini akan menjadi awal positif. Namun, jeda birokrasi antar-lembaga tetap menjadi penghalang utama. Jika hambatan hukum tidak terurai, target 100 hari kerja akan meleset. Publik harus memantau apakah koordinasi ini menghasilkan perubahan nyata di peta tanah, atau hanya berhenti di tataran dokumen kebijakan. Akuntabilitas akan diuji di lapangan, bukan di ruang rapat.