Asap Kobar Pejat, BMKG Catat Kualitas Udara Sangat Bahaya, Gubernur Kalteng Tahan Status Bencana Nasional

Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, kini menyelimuti wilayah hingga mengubah langit menjadi kuning pekat, memicu kategori kualitas udara sangat berbahaya menurut BMKG. Konsentrasi partikel halus PM2.5 yang membahayakan kesehatan tersebut langsung berdampak pada keluhan gangguan pernapasan dan iritasi mata yang melanda warga setempat.

Afif Rowina Khairim, petugas BMKG Kotawaringin Barat, mengonfirmasi data pemantauan itu pada Selasa (1/10). "Betul, kondisi dari data pantauan PM2.5 BMKG, kualitas udara dalam kategori sangat berbahaya. Hal ini selaras dengan kondisi asap dari karhutla yang semakin tebal," ujarnya. Peringatan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata dari degradasi lingkungan yang kini mengancam keselamatan respirasi masyarakat di garda terdepan bencana.

Dampaknya terasa nyata di kehidupan sehari-hari. Samsul Hadi, warga Kampung Baru, mengungkapkan bahwa kondisi asap kali ini jauh lebih parah dibandingkan hari-hari sebelumnya. "Beberapa hari kemarin sudah parah, hari ini terparah. Sesak napas, mata pedih. Asapnya bukan putih lagi, tetapi sudah menguning," kata Samsul. Risiko paparan asap ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi langsung mengancam kesehatan, terutama bagi mereka yang rentan.

Di level kebijakan, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan bahwa karhutla di wilayahnya belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia menegaskan bahwa penetapan status tersebut memiliki ketentuan ketat yang harus dipenuhi. "Bencana nasional itu ada ketentuannya, tidak sembarang angka," ujar Agustiar. Ia mencatat hampir 6.000 kejadian kebakaran telah terjadi di Kalimantan Tengah, dengan luas lahan terbakar diperkirakan lebih dari 18.000 hektare.

Agustiar menjelaskan bahwa kewenangan penetapan bencana nasional berada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Meskipun demikian, Pemprov Kalteng tetap bergerak dengan membuka rumah oksigen untuk membantu warga yang membutuhkan dukungan pernapasan. Langkah ini merupakan respons darurat untuk memitigasi dampak kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang mulai meresahkankan masyarakat.

Analisis Redaksi

Pendekatan Gubernur Agustiar Sabran yang menahan status bencana nasional mencerminkan dilema birokratis yang sering terjadi di tengah krisis ekologis. Dengan 18.000 hektare lahan hangus dan ribuan kasus kebakaran, argumen "ketentuan angka" terlihat sebagai tameng administratif, padahal dampak pada kesehatan warga seperti ISPA dan sesak napas sudah melampaui batas toleransi. Ini menunjukkan adanya jarak yang lebar antara data lapangan yang tragis dan mekanisme penetapan kebijakan pusat yang kaku.

Presiden Prabowo Subianto tampaknya merespons dengan langkah strategis melalui rapat terbatas di Istana Merdeka, melibatkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Kapolri. Fokus pada operasi darat dengan lebih dari 60.177 personel dan target keberhasilan 80% menunjukkan pergeseran dari pendekatan reaktif ke ofensif. Namun, optimisme terhadap curah hujan di akhir Oktober 2026 yang sangat jauh dari tenggat waktu menunjukkan kurangnya solusi jangka pendek yang realistis. Masyarakat Kalteng tengah menunggu di antara janji musim hujan dan realitas asap yang kini menguning.