Asap Karhutla Merauke Landa Papua, Asmat hingga Sorong Perpanjang Daring

Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berasal dari wilayah Merauke kini menerpa berbagai kabupaten di Papua, memaksa sekolah dari Asmat hingga Sorong memperpanjang pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan menyatakan tiga dari empat kabupaten, yakni Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, harus melanjutkan aktivitas belajar-mengajar secara daring. Kepulan asap tebal yang belum reda membuat pejabat dinas membatalkan rencana pengembalian tatap muka untuk menjaga kesehatan para pelajar.

Paskalis Prayitno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, menegaskan pihak pemerintah terus memantau dampak kabut asap. "Mengingat bila tetap dilakukan di sekolah dikhawatirkan berdampak kepada kesehatan para pelajar," katanya, Senin (12/10). Di wilayah Kabupaten Merauke, aktivitas belajar masih berjalan secara tatap muka karena tebalnya asap belum separah tiga kabupaten lainnya. Sementara itu, di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, aturan berbeda diberlakukan melalui Surat Edaran Bupati Nomor 85 Tahun 2026.

Di Mimika, kebijakan ini menargetkan Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan SD yang diliburkan untuk PJJ, sementara siswa SMP dan SMA/SMK tetap tatap muka dengan kewajiban memakai masker. Antonius Welerubun, Kepala Dinas Pendidikan Mimika, memastikan edaran ini berlaku untuk seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, hingga situasi membaik. Dampak asap yang berasal dari Merauke membuat kualitas udara di Kota Timika memburuk secara signifikan dalam sepekan terakhir.

Bupati Mimika Johannes Rettob menyatakan daerahnya menjadi salah satu yang paling terdampak asap kiriman tersebut. Ia mengakui kebakaran hutan di Merauke belum teratasi, sehingga BNPB diminta turun tangan. "Kebakaran hutan bukan di Mimika, yang bisa kami lakukan adalah langkah-langkah penanggulangan seperti pembagian masker," ujar Rettob. Efek domino dari asap ini bahkan mengganggu operasional transportasi udara; beberapa penerbangan di Bandara Mozes Kilangin Timika harus dialihkan ke Jayapura akibat ketebalan kabut.

Di ujung barat, Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, juga memperpanjang kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR). Septinus Lobat, Wali Kota Sorong, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/1317/2026 setelah konsultasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan data Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) yang menunjukkan PM2.5 tak sehat. Kebijakan ini menutup ruang belajar fisik bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai TK hingga SMK, demi mencegah lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Data kesehatan memvalidasi kekhawatiran tersebut. Pada Januari hingga September 2026, Dinas Kesehatan Sorong mencatat 23.482 kasus ISPA, naik dari 21.882 kasus di tahun 2025. Peningkatan tajam terjadi di bulan Agustus (3.297 kasus) dan September (3.330 kasus). Di sisi lain, data satelit NASA-Terra/Aqua yang dikelola SiPongi Kemenhut menunjukkan adanya 19 titik panas dengan kepercayaan tinggi di Merauke per Selasa (13/10), mengindikasikan sumber utama asap masih aktif menyala.

Analisis Redaksi

Perlu dipahami bahwa isu karhutla di Papua bukan sekadar gangguan cuaca, melainkan krisis kesehatan yang sistemik. Interkonektivitas geografis antarpapua membuat kebakaran di Merauke menjadi ancaman silang bagi Mimika hingga Sorong. Ketidakmampuan pemadam api untuk mencapai titik api yang jauh dan sulit dijangkau, ditambah keterlambatan respons Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menciptakan ruang kosong di mana daerah harus bertahan hidup dengan masker dan sekolah daring.

Secara statistik, lonjakan kasus ISPA di Sorong yang signifikan membuktikan bahwa risiko kesehatan publik telah berealisasi. Ini bukan lagi spekulasi, melainkan data kesehatan yang tercatat. Jika titik panas (hotspot) di Merauke tidak dijinakkan dalam waktu dekat, ancaman akan terus meluas ke wilayah timur. Pemerintah pusat harus segera mengevaluasi strategi pemadaman, karena solusi lokal seperti pembagian masker hanya bersifat mitigatif, bukan kuratif.