Asap Karhutla Lintas Negara: 6.999 Titik Api Bikin ISPU Pecah Rekor 2026, Biaya Medis Melonjak

Konferensi pers Greenpeace Indonesia pada Senin (5/10) mengungkap dampak parah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini mengancam kesehatan warga di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sekurang-kurangnya 6.999 titik panas dan 196 titik api masih aktif di enam provinsi Indonesia berdasarkan data

Keluhan serupa datang dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, di mana Pralensa (Jay) dari Desa Lebung Itam menggambarkan kondisi udara yang bercampur asap berbulan-bulan akibat terbakarnya lahan gambut. Aktivitas masyarakat sangat terbatas dan hampir semua orang terpaksa menggunakan masker untuk bernapas. Jay khawatir dengan kondisi istrinya yang memiliki riwayat asma, yang kini rutin kambuh dan membuatnya tidak bisa keluar rumah. "Istri saya kalau di musim asap ini dia rutin tidak bisa keluar rumah karena dia mempunyai riwayat asma. Jadi, ketika mereka menghirup udara yang bercampur asap ini asmanya begitu mulai kambuh," ungkap Jay. Ia juga menyoroti keterbatasan air di wilayahnya; menggali sumur manual hingga kedalaman tiga sampai empat meter pun tidak menemukan sumber air.

Di Palembang, Kartika Lestari mencatat rekor ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) tertinggi tahun 2026, yakni 1.702, yang dianggap sangat mengerikan. Asap yang menguning di langit bahkan menembus masker N95 dan meninggalkan bekas pada pakaian. Dampaknya pada sektor pendidikan nyata terlihat, di mana peserta didik dari tingkat SD hingga SMA terpaksa menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kartika juga melaporkan lonjakan kasus ISPA di fasilitas kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Pusri. "Terutama misalnya yang saya tahu itu di rumah sakit Pusri itu sudah banyak sekali anak-anak yang harus mendapatkan tindakan nebulizer, misalnya karena situasi asap yang sangat buruk, buruk, buruk sekali," tegas Kartika.

Dampak lintas negara terkonfirmasi oleh Muhammad Syahir, warga Malaysia, yang mengisahkan kondisi putrinya yang harus dirawat inap selama lima hari akibat sesak dada dan kesulitan bernapas. Anak Syahir didiagnosis terkena mycoplasma dan bronkitis, dengan tagihan rumah sakit mencapai hampir 10 ribu ringgit (sekitar Rp43 juta). Sementara itu, di Singapura, Yi Feng dari Climate Rally menyebutkan fluktuasi kualitas udara yang parah, memaksa warga menghindari aktivitas di luar ruang. Banyak warga Singapura, termasuk Feng sendiri yang menderita rinitis alergi, mengalami kambuhnya penyakit kronis atau "flare-ups" yang memerlukan dukungan medis agar tetap dapat berkegiatan sehari-hari.

Analisis Redaksi

Angka 6.999 titik panas yang bertahan hingga awal Oktober 2026 menunjukkan bahwa penanganan karhutla belum efektif pada musim kemarau kali ini. Kombinasi antara lahan gambut yang sulit dipadamkan akibat kekeringan ekstrem di Ogan Komering Ilir dan pola cuaca yang membuat asap terkonsentrasi di Palembang dan Kalimantan Barat mengindikasikan kegagalan sistem deteksi dini dan respons cepat di lapangan. Fakta bahwa ISPU di Palembang mencapai 1.702 jauh melampaui ambang batas aman, membuktikan bahwa protokol evakuasi dan perlindungan warga harus dievaluasi segera, bukan hanya mengandalkan masker.

Aspek ekonomi dan kemanusiaan mulai terlihat jelas dari biaya medis yang melonjak, seperti kasus anak di Malaysia yang menelan biaya sekitar Rp43 juta, dan beban logistik air bersih di Pontianak. Ini adalah kerugian ekonomi nyata yang ditanggung individu, sementara negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia harus menanggung beban kesehatan warganya akibat polusi udara dari Indonesia. Ketidakpuasan warga Palembang terhadap respons pemerintah daerah menunjukkan ada jarak antara kebijakan di atas kertas dan realitas lapangan yang dialami masyarakat. Jika tren ini berlanjut, tekanan diplomatik dan lingkungan dari ASEAN terhadap Indonesia akan semakin menguat.

Langkah logis selanjutnya adalah integrasi data satelit dengan respons lapangan yang lebih cepat, serta alokasi anggaran darurat untuk bantuan air bersih dan kesehatan. Tanpa intervensi yang lebih agresif, seperti modifikasi cuaca secara massal dan penegakan hukum yang keras terhadap pembakar lahan, dampak kesehatan dan ekonomi bagi ketiga negara akan terus berlarut. Media dan masyarakat sipil harus terus mengawal transparansi data karhutla agar akuntabilitas pemerintah tidak sekadar berujung pada konferensi pers, tetapi pada perubahan kebijakan nyata.