Suahasil Nazar: Anggaran Kemenko Hilirisasi Bahlil Dicarikan dari ESDM

Menteri Keuangan Suahasil Nazar menegaskan bahwa operasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, yang baru dibentuk dan bakal dipimpin Bahlil Lahadalia, akan didanai langsung dari kantong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keputusan ini diambil untuk mempercepat kesiapan administratif kementerian baru tersebut sebelum struktur lengkapnya final.

Suahasil menjelaskan bahwa proses penataan anggaran, termasuk penentuan Bagian Anggaran (BA), tata kelola, dan aspek administrasi, masih berjalan. "Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin (5/10). Ia menekankan bahwa begitu kantor siap, biaya operasional harus langsung dilengkapi.

Bahlil Lahadalia resmi dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026. Yang menarik, ia tetap merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM, sebuah mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto. "Amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara. Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab (Teddy Indra Wijaya), untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," ungkap Bahlil di Istana Negara.

Karenanya, Suahasil menyebut Bahlil akan menangani pengalokasian anggaran tersebut secara langsung dari ESDM. "Oh, Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik, dari Kementerian ESDM," katanya. Hal ini menjadi jembatan sementara hingga nomenklatur baru tersebut sepenuhnya terintegrasi dalam struktur APBN secara mandiri.

Di samping urusan kementerian hilirisasi, pemerintah juga sedang memfinalisasi pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA). Lembaga ini direncanakan berada langsung di bawah Presiden dan menangani konflik agraria nasional, menanti pengesahan RUU Reforma Agraria. Kombinasi pembentukan dua lembaga strategis ini menandakan reorganisasi besar-besaran birokrasi pemerintahan.

Analisis Redaksi

Langkah Suahasil Nazar mengintegrasikan anggaran Kemenko Hilirisasi ke dalam ESDM adalah strategi pragmatis yang cerdas. Ini menghindari jeda operasional di awal masa jabatan Bahlil. Namun, merangkap jabatan Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi memusatkan kekuasaan energi di satu tangan, meningkatkan risiko konsentrasi wewenang yang perlu diawasi ketat oleh DPR.

Dampak publiknya, percepatan hilirisasi nikel dan transisi energi akan didorong oleh efisiensi birokrasi yang ada. Pengalihan anggaran ini bukan sekadar administratif, melainkan sinyal bahwa pemerintahan serius mereformasi struktur industri energi. Publik perlu mengawasi apakah efisiensi ini akan berdampak pada proyek-proyek strategis nasional yang sudah berjalan di bawah Kementerian ESDM.

Ke depan, tantangan utama adalah memastikan BRAN dan Kemenko Hilirisasi tidak tumpang tindih dalam otoritas. Jika RUU Reforma Agraria segera disahkan, koordinasi antara BRAN dan Kemenko Hilirisasi akan menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum investasi. Tanpa sinergi ini, upaya diversifikasi ekonomi tetap akan terkendala pada isu perizinan lahan.