Luky Alfirman Dilantik Jadi Wamenkeu, Tiga Bulan Setelah Dicopot Purbaya dari Dirjen Anggaran

Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Keuangan baru, Luky Alfirman, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026. Pengangkatan ini terjadi kurang dari tiga bulan setelah Purbaya Yudhi Sadewa mencopotnya dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran pada April 2026. Luky kini kembali ke lingkaran strategis Kementerian Keuangan melalui jalur yang tak terduga: sebagai perpanjangan tangan kabinet di tingkat kedua. Ia dilantik bersama Nurkholisoh Ibnu Amman untuk menduduki posisi yang sama.

Usai pelantikan, Luky menyampaikan perasaannya yang campur aduk di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat. "Kalau ditanya perasaan, saya campur aduk. Excited, tapi juga ada kagetnya, berat yang pasti ya, Pak Menteri. Kemarin saya ada masa hibernasi, Pak Menteri," ucapnya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Perpisahan singkat dengan jabatan Dirjen Anggaran menjadi fase transisi yang ia gambarkan sebagai "hibernasi" sebelum dipanggil kembali ke meja kekuasaan fiskal negara.

Wamenkeu baru tersebut menegaskan bahwa dirinya dan Nurkholisoh tidak membawa program kerja mandiri. Fungsinya murni sebagai pembantu Presiden dan Menteri Keuangan dalam mempercepat eksekusi kebijakan. Meski demikian, Luky memetakan tiga prioritas kerja dalam waktu dekat: penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, persiapan APBN 2027, dan konsolidasi internal untuk mendorong reformasi. "Enggak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi," jelasnya, merujuk pada ketatnya tenggat waktu fiskal tahun berjalan.

Rekam jejak Luky di strukturfiskal sangat panjang. Ia mengabdi di Kemenkeu sejak 1995, pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Karier puncaknya terjadi pada 2022 ketika ia menjabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, lalu dipromosikan menjadi Dirjen Anggaran pada 23 Mei 2025. Di luar kementerian, ia juga tercatat sebagai Dewan Komisioner ex-officio di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kembalinya Luky ke posisi strategis ini membawa dinamika baru dalam hubungan hierarki di Kemenkeu. Ia kini berada di bawah komando Purbaya Yudhi Sadewa, orang yang sama yang sebelumnya menyingkirkan dirinya dari kursi Dirjen Anggaran. Perubahan struktur ini menandakan rotasi cepat dalam kabinet Merah Putih periode 2024-2029, di mana loyalitas dan kompetensi teknis dipertimbangkan tanpa pandang bulu oleh pimpinan tertinggi.

Analisis Redaksi

Keputusan melantik Luky Alfirman kurang dari empat bulan setelah ia dicopot dari Dirjen Anggaran menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam manajemen kabinet. Purbaya Yudhi Sadewa tidak ragu mengangkat kembali pejabat yang sempat ia turunkan, asalkan sesuai kebutuhan strategis. Pola ini mengindikasikan bahwa rotasi di Kemenkeu bersifat transaksional-fungsional: pejabat diposisikan sesuai kebutuhan teknis saat ini, bukan berdasarkan karier linear tradisional. Bagi Luky, ini menjadi ujian kredibilitas. Ia harus membuktikan bahwa "hibernasi" itu bukan sinyal ketidakmampuan, melainkan jeda teknis.

Tiga fokus kerja yang dicanangkan—penyelesaian APBN 2026, persiapan APBN 2027, dan konsolidasi internal—menunjukkan tekanan waktu yang ekstrem. Dengan sisa 3 bulan berjalan 2026, Luky harus memastikan belanja negara terserap tepat sasaran sebelum tutup buku. Seraya itu, ia harus menyusun landasan fiskal untuk 2027 yang belum sepenuhnya pasti arah politiknya. Tanggung jawab ini berat karena ia harus bekerja di bawah pengawasan langsung Purbaya, yang dikenal dengan manajemen fiskal ketat. Keberhasilan Luky akan diukur dari efisiensi eksekusi, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Dampak lebih luas dari rotasi ini adalah sinyal kepastian bagi investor dan pasar. Stabilitas fiskal terjaga meskipun terjadi pergantian personal di level wakil menteri. Namun, publik perlu waspada terhadap potensi hambatan koordinasi jika Luky dan Purbaya memiliki visi yang kurang menyatu dalam implementasi reformasi internal. Konsolidasi yang disebut Luky bisa jadi bukan sekadar perbaikan birokrasi, melainkan upaya menyatukan arah di bawah kepemimpinan Purbaya yang kini memegang kendali penuh atas kebijakan fiskal. Masa transisi ini akan menentukan apakah kabinet Merah Putih mampu mengejar target ekonomi di tengah siklus anggaran yang ketat.