Dudy Purwagandhi Dukung Ekspansi Transjakarta ke Laut dan Udara, Buka Kolaborasi BUMN-BUMD

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberikan dukungan penuh terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperluas bisnis PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke sektor transportasi laut hingga udara. Langkah strategis ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta, yang bertujuan mengintegrasikan layanan angkutan perairan dan udara dengan moda darat yang sudah ada. Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa sinergi lintas moda akan menjadi prioritas nasional.

Menhub Dudy menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan konektivitas akan selalu mendapat restu dari kementerian. "Bagi kami itu berarti menunjukkan bahwa adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap bagaimana membuat konektivitas dengan baik," ujarnya di Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/10). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pusat melihat konektivitas sebagai kunci utama mobilitas nasional, bukan sekadar proyek lokal.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku di ibukota. Dudy menyatakan dukungannya jika pemerintah daerah di provinsi lain ingin mengembangkan kebijakan serupa untuk meningkatkan konektivitas wilayah mereka. Ruang kolaborasi juga dibuka lebar, memungkinkan pemerintah daerah menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) di sektor transportasi. Sinergi antara BUMD dan BUMN ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi secara utuh.

Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta Kamis (1/10), Pramono Anung menjelaskan bahwa ruang lingkup usaha Transjakarta akan diperluas. "Ruang lingkup usaha PT Transportasi Jakarta juga diperluas untuk mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi, mencakup layanan angkutan perairan dan udara, penyediaan dan pengelolaan sarana serta prasarana transportasi, hingga pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan," katanya. Perubahan ini mendefinisikan ulang peran Transjakarta dari sekadar operator bus menjadi pengelola ekosistem transportasi komprehensif.

Menhub Dudy menekankan bahwa inti dari seluruh inisiatif dan kolaborasi lintas sektor ini adalah memastikan kebutuhan mobilitas masyarakat dapat terlayani melalui integrasi antarmoda yang baik. Integrasi ini bukan sekadar tambahan rute, melainkan penggabungan sistem agar perjalanan lebih efisien. Dengan keterlibatan BUMN dan BUMD, skala ekonomi dapat dicapai untuk mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik jangka panjang di Indonesia.

Analisis Redaksi

Langkah ekpansi ini menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan transportasi publik di Indonesia, di mana konektivitas antarmoda menjadi tulang punggung kebijakan mobilitas. Dukungan dari Kementerian Perhubungan membuka pintu bagi investasi dan teknologi baru, namun juga menuntut regulasi yang ketat agar persaingan tetap sehat dan fokus pada layanan publik.

Perlu diwaspadai potensi inefisiensi jika integrasi ini tidak didukung oleh standar pelayanan minimal yang jelas. Kolaborasi BUMN-BUMD harus diarahkan pada efisiensi operasional, bukan sekadar ekspansi bisnis semata. Masyarakat akan menjadi penilai utama keberhasilan model baru ini melalui kualitas akses dan biaya transportasi yang tetap terjangkau.

Secara logis, langkah selanjutnya adalah pembentukan badan pengelola antarmoda yang mengawasi integrasi ini. Tanpa pengawasan teknis yang kuat, ekspansi ke laut dan udara bisa menjadi beban finansial bagi BUMD. Transparansi dalam proses pemilihan mitra BUMN menjadi kunci agar inisiatif ini benar-benar melayani kepentingan publik, bukan komersial semata.