Kesenjangan Keterampilan Hambat Target PLTS 100 GW RI, PKET Dorong Sinergi Pendidikan Industri

Indonesia menghadapi tantangan struktural serius dalam merealisasikan ambisi 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, bukan karena modal atau teknologi, melainkan karena defisit kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Sim Budiman Setiawan, Chairman Pusat Keterampilan Energi Terbarukan (PKET), menegaskan bahwa data pemetaan kebutuhan (*demand mapping*) dari proyek tersebut mengonfirmasi adanya *skill gap* yang signifikan antara tuntutan industri hijau dengan ketersediaan tenaga kerja di dalam negeri. "Kami dapat mendapatkan data demand mapping yang kami adakan untuk (pembangunan proyek) PLTS sebenarnya skill gap masih terjadi," ujar Sim dalam acara Evolution Indonesia Forum 2026, Rabu (30/9).

Menyadari celah ini, PKET telah mengambil langkah proaktif dengan mengumpulkan para pelaku industri hijau untuk memetakan kebutuhan spesifik masing-masing sektor. Dari hasil identifikasi tersebut, lembaga ini kemudian menyusun model pelatihan yang disesuaikan agar kurikulum tidak lagi bersifat generik, melainkan berorientasi pada standar kompetensi yang benar-benar dibutuhkan di lapangan.

Sim menegaskan bahwa upaya teknis ini harus dibarengi dengan sinergi lintas sektor yang lebih dalam, khususnya antara pemerintah dan industri di bidang pendidikan. Menurutnya, metrik keberhasilan tidak boleh lagi hanya diukur dari jumlah lulusan, melainkan dari kesesuaian kompetensi mereka dengan kebutuhan pasar kerja. "SDM tidak bisa hanya diukur dari berapa kelulusan, tapi bagaimana lulusan itu sesuai dengan yang dibutuhkan industri," tegasnya.

Dimensi sosial-ekonomi juga menjadi sorotan utama dalam pengembangan industri ini. Sim menekankan bahwa pekerjaan di sektor energi terbarukan (*green jobs*) harus memenuhi standar ketenagakerjaan yang layak, aman, dan inklusif. "Green job ini harus jadi pekerjaan yang layak, aman, memiliki standar, memberikan kesempatan untuk berkembang, dan inklusif. Jadi renewable energy harus terbuka bagi generasi muda, laki-laki, perempuan, dan kebutuhan khusus," paparnya.

Analisis Redaksi

Kritik dari PKET ini mengisyaratkan potensi hambatan besar bagi rencana percepatan transisi energi nasional. Tanpa adanya perbaikan fundamental pada jalur pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, investasi besar-besaran pada infrastruktur PLTS berisiko terhambat oleh minimnya teknisi dan engineer yang kompeten. Kesenjangan ini bukan sekadar masalah kuantitas, tetapi kualitas yang menentukan efisiensi operasional dan keandalan jaringan listrik baru.

Dorongan untuk membuat *green jobs* yang inklusif dan layak menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan tidak boleh dianggap sekadar pelengkap pembangunan infrastruktur. Jika standar perlindungan kerja dan aksesibilitas diabaikan, potensi sosial dalam industri hijau akan ternodai oleh praktik buruh yang tidak manusiawi. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi ketenagakerjaan di sektor energi terbarukan mampu menarik talenta muda dan kelompok marginal secara adil.

Langkah logis berikutnya adalah penguatan jejaring antara perguruan tinggi, lembaga pelatihan vokasi, dan investor proyek PLTS. Mekanisme sertifikasi kompetensi yang terstandarisasi perlu segera diimplementasikan agar lulusan bisa langsung bekerja tanpa perlu pelatihan ulang yang berkepanjangan. Sinergi ini adalah kunci untuk menutup celah antara teori akademik dan kebutuhan teknis lapangan yang semakin kompleks.