Boni Hargens: Sinergi Polri-Ulama Model Ideal, Bukan Sekadar Taktis

Pengamat politik senior Boni Hargens menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan ulama bukan sekadar strategi taktis sesaat, melainkan sebuah model ideal yang harus terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sosial.

Menurut Hargens, interaksi organik antara aparat penegak hukum dan tokoh agama menciptakan rasa aman yang lebih dalam di masyarakat. Ketika kedua elemen ini bekerja selaras, isu-isu sensitif yang berpotensi memicu konflik dapat diredam sejak dini melalui pendekatan persuasif berbasis nilai, bukan hanya represi semata.

Pendekatan ini dinilai efektif karena ulama memiliki kredibilitas moral di tengah lapisan masyarakat akar rumput. Sementara itu, Polri memiliki mandat legal dan kekuatan teknis untuk menegakkan aturan. Kombinasi keduanya menghadirkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kearifan lokal.

Hargens mengingatkan agar sinergi ini tidak terjebak dalam formalitas upacara belaka. Kolaborasi harus bersifat substantif, di mana Polri membuka ruang dialog dengan ulama untuk membahas isu-isu kemasyarakatan yang sedang marak, mulai dari intoleransi hingga potensi disintegrasi sosial di berbagai daerah.

Kekuatan model ini terletak pada keberlanjutan. Selama Polri dan ulama tetap menjaga komunikasi yang terbuka dan saling menghormati, fondasi kedamaian masyarakat akan tetap kokoh menghadapi arus informasi yang semakin kompleks dan provokatif.

Analisis Redaksi

Secara jurnalistik, penguatan hubungan sipil-militer-polisi-tokoh agama adalah mekanisme pertahanan diri negara. Dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, Polri sering kali berada di posisi rentan ketika kebijakan pemerintah memicu resistensi publik. Kehadiran ulama sebagai mediator memberikan legitimasi sosial yang sulit ditiru oleh institusi negara lainnya.

Yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan instrumentalisasi. Jika sinergi ini hanya dijalankan saat terjadi krisis atau setelah adanya insiden keamanan, maka dampaknya akan terbatas pada pemulihan reaktiv. Untuk menjadi efektif, pendekatan ini harus bersifat preventif dan rutin. Polri perlu memfasilitasi forum-forum rutin antara polisi dan ulama untuk membaca dinamika sosial secara lebih dini.

Langkah logis selanjutnya adalah standardisasi program dialog ini di tingkat Polda hingga Polres. Tanpa dukungan struktural dari pusat, inisiatif di daerah akan berjalan bertumpu pada personalitas pemimpin, yang rawan terputus saat terjadi rotasi jabatan. Institusionalisasi sinergi ini adalah kunci agar model ideal tersebut benar-benar termanifestasi dalam praktik keamanan sehari-hari.