Wagub Sulsel: Ketahanan Keluarga Kunci Cegah Kekerasan, Fondasi Harus Diperkuat dari Rumah

Fatmawati Rusdi, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa kekuatan keluarga bukan sekadar urusan privat, melainkan fondasi strategis dalam pencegahan kekerasan sosial.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Fatmawati Rusdi saat menggarisbawahi peran krusial lingkungan domestik dalam menyerap guncangan sosial dan mencegah eskalasi konflik di tengah masyarakat. Bagi pimpinan daerah ini, rapuhnya struktur keluarga menjadi celah utama yang membuka ruang bagi berbagai bentuk kekerasan.

Ia menekankan bahwa intervensi di level keluarga harus menjadi prioritas kebijakan daerah, bukan hanya respons darurat setelah insiden terjadi. Pendekatan preventif ini dianggap lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan upaya rehabilitasi pasca-krisis yang menelan biaya jauh lebih besar.

Konteks kekhawatiran ini sejalan dengan tren nasional yang menunjukkan korelasi kuat antara disfungsi keluarga dengan berbagai kasus kekerasan yang melilit komunitas. Pemimpin daerah melihat adanya urgensi untuk mengembalikan peran ayah dan ibu sebagai pelindung pertama bagi anak-anak mereka di tengah tekanan modernitas.

Langkah ini diharapkan menjadi jangkar sosial yang menahan arus instabilitas. Dengan keluarga yang tangguh, beban negara dalam menangani konflik sosial dapat ditekan secara signifikan dari hulu, bukan hanya dari hilir.

Pemuda Sulsel perlu menggenjot program edukasi ketahanan keluarga untuk membendung degradasi moral di tingkat akar rumput.

Dampak nyata dari fokus ini akan terlihat pada penurunan angka kasus kriminalitas terkait konflik domestik yang menguras sumber daya kepolisian.

Analisis Redaksi

Pernyataan Wagub Sulsel menggeser paradigma penanganan kekerasan dari pendekatan reaktif-hukuman menjadi pendekatan preventif-sosiologis. Ini menandakan kesadaran pemerintah daerah bahwa stabilitas sosial dimulai dari sel mikro yaitu keluarga.

Yang perlu diwaspadai adalah jebakan retorika tanpa implementasi. Tanpa anggaran khusus, pelatihan keterampilan parenting, dan dukungan psiko-sosial yang konkret, penekanan pada ketahanan keluarga hanya akan menjadi slogan kosong yang sulit diukur efektivitasnya.

Langkah logis selanjutnya adalah integrasi kurikulum resiliensi keluarga ke dalam program pendidikan daerah. Tanpa itu, niat baik pemimpin ini akan terbentur realitas lapangan yang kompleks, membuat tujuan pengurangan kekerasan tetap sulit tercapai.