Industri Listrik Kecil Terjebak: Larangan Naik Kapal Bikin Distribusi Motor Listrik Macet

Industri kendaraan listrik di Indonesia sedang menghadapi dinding regulasi yang tak terlihat. Dinding itu bukan beton, melainkan larangan operasional yang membuat pengangkutan motor, mobil penumpang, hingga truk listrik melalui jalur laut macet total. Ketakutan akan kebakaran baterai lithium yang menolak padam dengan air konvensional, kini menjadi penghalang utama yang melumpuhkan distribusi, terutama bagi pelaku usaha kecil yang tidak mampu menyewa kapal khusus sendiri.

Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menyuarakan frustrasi ini langsung di hadapan Komisi VII DPR RI. "Karena sekarang ini pengusaha-pengusaha di sektor itu apabila mau mengirimkan kendaraan sepeda motor maupun truk maupun yang passenger, itu ada larangan di kapal laut," ujarnya dalam rapat kerja yang dikutip pada Minggu (27/9/2026). Bagi Moeldoko, ini bukan sekadar masalah logistik biasa; ini adalah hambatan struktural yang membedakan nasib pabrikan raksasa dari UMKM otomotif.

Gapetennya masalah ini terlihat jelas saat membandingkan posisi pemain besar dan kecil. Moeldoko menyindir secara halus realitas pasar: "Kecuali kalau BYD kan memang suatu pabrikan bawa kapal sendiri. Tapi industri-industri kecil kan perlu distribusi yang jumlahnya tidak banyak, enggak mungkin akan menyiapkan satu kapal." Para produsen kecil terjebak dalam jebakan biaya. Volume pengiriman mereka tidak cukup besar untuk justifikasi biaya sewa kapal dedikasi, sementara kapal umum menolak mengangkut beban yang dianggap "berisiko".

Secara teknis, kekhawatiran operator kapal memiliki dasar rasional yang kuat. Moeldoko mengakui bahwa karakter bahan kimia baterai memang berbeda dengan hidrokarbon pada kendaraan bakar konvensional. "Karena litium itu bukan barang yang disiram air itu bisa selesai. Dia tidak bisa menggunakan alat pemadam konvensional," jelasnya. Ketidakmampuan APAR standar untuk menanggulangi *thermal runaway* pada sel lithium-ion menjadi alasan keras bagi operator kapal untuk menutup pintu deck mereka bagi kendaraan listrik.

Persoalan ini bukan hanya omong kosong Periklindo; Kemenhub mencatat fakta serupa di lapangan. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Samsuddin, mengonfirmasi bahwa masih ada operator yang enggan mengangkut mobil listrik. "Memang kami masih mendapat informasi ada beberapa operator yang masih enggan mengangkut kendaraan listrik," katanya saat ditemui di Kemenhub. Ketidakpastian ini disebabkan oleh regulasi yang saat ini masih merujuk pada surat edaran, bukan aturan main yang baku dan jelas.

Solusinya, menurut Moeldoko, terletak pada standarisasi. "Nah, ini standarisasi untuk menyelesaikan kebakaran baterai lithium itu juga perlu standar yang tersendiri," tegasnya. Periklindo mendesak adanya SOP transportasi pengangkutan khusus untuk kendaraan listrik, baik yang lewat darat maupun laut, yang mengatur mulai dari penanganan darurat hingga persyaratan teknis palka kapal. Tanpa SOP ini, distribusi roda empat dan dua listrik akan terus tersendat di pelabuhan.

Analisis Redaksi

Kejadian ini mengungkap adanya *asymmetric risk* dalam industri kendaraan listrik Indonesia. Ketika negara mendorong transisi energi, infrastrukturnya belum berjalan seirama dengan kebijakan fiskalnya. Regulasi keselamatan maritim yang mengacu pada standar internasional (seperti IMDG Code) memang ketat terhadap material berbahaya, namun tanpa protokol penanganan khusus (seperti *extinguishing agent* spesifik untuk lithium), kapal kargo pun akan menolak muatan tersebut. Bagi industri kecil, penolakan ini fatal karena mereka tidak memiliki *leverage* untuk menuntut slot khusus di kapal kargo umum.

Apa yang perlu diwaspadai adalah potensi lonjakan biaya logistik. Jika distribusi terpaksa melintasi jalur darat saja karena larangan laut, biaya pengiriman ke luar Jawa akan melonjak drastis, membuat harga jual final kendaraan listrik menjadi tidak kompetitif. Langkah logis berikutnya bukan hanya soal membuat surat edaran baru, tetapi merancang protokoll penanganan darurat di atas kapal yang dapat di-*audit*. Tanpa kepastian prosedur yang menjamin keselamatan kru dan kapal, ketakutan operator akan terus menjadi tembok penghalang, memperlambat adopsi massal kendaraan listrik di kepulauan.