BI Cetak Ulang Rupiah TE 2026 Bertanda Tangan Purbaya dan Perry Warjiyo, Ini Penjelasan Resmi

Pencetakan uang kartal yang baru terbit dengan tanda tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo dan eks Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo merupakan bagian dari siklus rutin tahunan bank sentral, bukan tindakan mendadak. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan hal ini saat konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (24/9). Ia menjelaskan bahwa penerbitan rupiah mengikuti kebutuhan uang kartal serta tahapan pencetakan yang telah ditetapkan BI jauh sebelumnya. "Hari ini terbit yang seri baru, tanda tangan dari Pak Menteri Keuangan yang lama dan Bapak Gubernur juga yang sebelumnya. Jadi hari ini keluar, hari ini atau beberapa hari yang lalu, tapi itu sudah ada. Ada yang minta kolektor?" ujar Destry.

Destry menekankan bahwa mencetak uang adalah proses normal yang dilakukan setiap tahun. "Cetak uang itu kan hal yang normal. Setiap tahun kita cetak uang," katanya. Proses ini tidak dilakukan secara impulsif di awal atau akhir tahun, melainkan melalui tahapan bertahap agar kebutuhan uang kartal masyarakat tetap terpenuhi secara stabil. "Harus selalu yang tiap tahun itu ada masanya. Jadi mencetak itu nggak langsung jebret di awal tahun atau di akhir tahun, tapi ada tahapan-tahapannya. Karena biar gimana kan kebutuhan uang kartal itu masih ada," terangnya.

Kebutuhan akan uang kartal tetap krusial, terutama bagi masyarakat di wilayah yang sinyalnya "baru nyala-hidup" atau belum terjangkau layanan digital secara penuh. "Khususnya untuk teman-teman kita yang masih ada di daerah, di luar jangkauan yang sinyalnya juga baru nyala-hidup gitu ya. Jadi itu hal yang biasa," katanya. Selain itu, keputusan ini didasarkan pada koordinasi erat antara BI dan pemerintah untuk menentukan target uang beredar dalam satu periode.

Koordinasi rutin ini biasanya dilakukan menjelang akhir tahun untuk menyusun kebutuhan penerbitan uang kertas dan logam periode berikutnya. "Sepanjang di awal itu selalu kita ada bicarakan dengan pemerintah, kira-kira berapa target dari uang beredar yang nanti akan di dalam satu periode," tutur Destry. Diskusi tersebut mencakup besaran target money supply BI serta target issuance pemerintah, yang kemudian disinkronkan menjadi rencana pengeluaran uang kartal.

Rupiah yang menjadi perbincangan hangat di media sosial dan incaran kolektor adalah uang kertas Tahun Emisi (TE) 2022 pecahan Rp100 ribu. Meskipun desainnya mengacu pada TE 2022, fisik uang tersebut memuat tahun cetak 2026 serta tanda tangan Purbaya dan Perry Warjiyo. Keajaiban administrasi ini terjadi karena tahapan pencetakan yang panjang; tanda tangan pejabat sebelumnya tetap digunakan dalam seri yang tercetak tahun ini sesuai jadwal teknis bank sentral.

Analisis Redaksi

Peristiwa ini mengungkap bagaimana mekanisme administratif bank sentral sering kali terjadi di 'jeda waktu' antara pergantian kepemimpinan dan penerbitan fisik uang. Publik sering kali salah paham menganggap munculnya nama pejabat lama pada uang baru sebagai anomali politik atau kesalahan fatal. Padahal, ini adalah konsekuensi logis dari rantai pasok uang kartal yang membutuhkan waktu produksi dan distribusi yang panjang. Tanda tangan Purbaya dan Perry Warjiyo pada cetakan 2026 menegaskan bahwa moneter beroperasi dalam sistem yang tidak serta-merta berubah secara instan seiring rotasi jabatan pejabat negara.

Yang perlu diwaspadai oleh masyarakat bukanlah asal-usul tanda tangan tersebut, melainkan potensi spekulasi berlebihan di pasar kolektor. Munculnya narasi bahwa uang ini langka atau memiliki nilai historis khusus hanya karena menandai transisi kepemimpinan bisa memicu inflasi harga di pasar sekunder. Bank Indonesia perlu terus mengedukasi bahwa nilai intrinsik uang tetap pada daya belinya, bukan pada siapa yang menandatanganinya. Publik harus membedakan antara uang segar dari brim (fresh print) dan uang edisi khusus yang memang dirancang untuk koleksi.

Langkah selanjutnya yang logis adalah transparansi berkelanjutan dari BI terkait jadwal penerbitan uang. Dengan mengumumkan secara berkala bahwa pencetakan dilakukan bertahap dan melibatkan pejabat terdahulu, BI dapat meminimalkan kebingungan publik. Koordinasi dengan pemerintah dalam menetapkan target uang beredar juga menunjukkan bahwa sektor riil masih sangat bergantung pada uang fisik, sebuah fakta yang relevan dalam diskursus literasi keuangan digital Indonesia.