Prabowo Klaim Omongannya Dipelintir Soal Penghormatan pada Pakar

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pidatonya kerap dipelintir sehingga menimbulkan persepsi keliru seolah-olah dirinya tidak menghormati kalangan pakar. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Prabowo saat bertemu dengan 22 ahli dalam forum pembahasan penanganan lahan gambut dan potensi kebakaran hutan serta lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).

Dalam rekaman video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (25/9), Prabowo memberikan penegasan khusus kepada para hadirin mengenai kesalahpahaman tersebut. "Jadi saudara-saudara jangan salah ya menerima, karena kadang-kadang saya kalau bicara di audiens suka dipelintir, dibilang seolah saya tidak hormati pakar," ujar Prabowo. Ia mengklaim sejak masa dinas sebagai perwira militer hingga kini memimpin negara, selalu aktif mencari masukan dari kalangan akademisi dan praktisi.

Konteks pertemuan tersebut berujung pada keputusan strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup. Usai rapat tertutup bersama para pakar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan kesepakatan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lembaga baru ini dirancang untuk bekerja secara efektif dan akan berada di bawah koordinasi langsung Presiden.

Raja Juli Antoni menjelaskan detail teknis kelembagaan tersebut dalam konferensi pers seusai pertemuan. "Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN," kata Raja Juli. Pembentukan badan ini dinilai sebagai respons konkret terhadap urgensi mitigasi bencana kabut asap tahunan yang bersumber dari ekosistem gambut Indonesia.

Namun, pernyataan Prabowo soal penghormatan terhadap pakar ini muncul setelah serangkaian kontroversi retorika sebelumnya. Sorotan publik tertuju pada pidato Prabowo dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Senayan. Dalam acara politik tersebut, Prabowo melontarkan kritik tajam terhadap narasi para pakar yang sering memprotes kebijakan strategis pemerintah.

Pada momen HUT PAN itu, Prabowo bahkan mengutip ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 191 yang menyatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, sembari mengaku tidak ambil pusing atas kritik para ahli. Ia sempat mengucapkan kalimat provokatif, "Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok." Retorika inilah yang kemudian memicu diskusi panjang tentang etika komunikasi pemimpin negara dengan komunitas ilmiah.

Analisis Redaksi

Diskrepansi antara klaim penghormatan intelektual dengan retorika publik yang merendahkan menunjukkan adanya jurang komunikasi yang belum terjembatani. Bagi sebuah demokrasi matang, hubungan eksekutif dengan epistemic community atau komunitas pengetahuan seharusnya berbasis kolaborasi kritis, bukan sekadar kepatuhan hierarkis. Ketika seorang kepala negara merasa perlu klarifikasi pasca-pernyataan kontroversial, hal itu menandakan sensitivitas tinggi namun juga kegagalan preventif dalam manajemen pesan.

Bentuk badan khusus seperti BPGMN memang langkah administratif yang positif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada independensi kajian ilmiah di dalamnya. Jika tekanan politik masih mendominasi ruang dialog dengan pakar, maka rekomendasi teknis bisa saja terdistorsi demi kepentingan jangka pendek pemerintahan. Publik perlu memantau apakah badan baru ini benar-benar beroperasi berdasarkan data empiris atau justru menjadi alat legitimasi kebijakan tanpa uji tuntas.