Pengacara Yaqut: Skema Kuota Haji 50:50 Berasal dari Arahan Jokowi untuk Keselamatan

Kuasa hukum mantan Menteri Agama, Mellisa Anggraini, menegaskan bahwa skema pembagian kuota haji 2024 sebesar 50:50 antara jemaah reguler dan khusus merupakan hasil kajian yang lahir dari arahan langsung Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan di sela persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/9). Mellisa menyebut arahan tersebut muncul dalam pertemuan Yaqut dengan Jokowi pada 27 November 2023, yang berawal dari evaluasi tingginya angka kematian jemaah haji 2023 mencapai 800 orang.

"Di tanggal 27 November, Gus Yaqut bertemu dengan Presiden, dan tentu mendiskusikan tentang evaluasi haji 2023. Nah, lalu muncullah arahan dari Presiden," kata Mellisa. Arahan itu berkaitan dengan prinsip keselamatan jemaah atau hifdzun nafs. Ia menambahkan, kondisi penyelenggaraan haji 2024 menjadi pertimbangan kritis karena jumlah jemaah lansia masih tinggi, sekitar 45.000 orang, sementara cuaca diprediksi lebih ekstrem. "Atas dasar arahan tersebut, maka dilakukanlah kajian, simulasi, sehingga yang mereka katakan bahwa tidak ada kajian, bagaimana mungkin tidak ada kajian," imbuhnya.

Mellisa menjelaskan mengapa kuota tambahan 20.000 orang belum dibahas dalam rapat kerja DPR pada 27 November 2023. Saat itu, kuota tersebut belum masuk dalam sistem Siskohat sehingga statusnya masih asumsi. "DPR itu hanya terkait dengan penentuan biaya penyelenggara ibadah haji. Mereka enggak punya kewenangan terkait penentuan kuota," tegasnya. Saksi, Hilman Latief, mantan Dirjen PHU Kemenag, juga memperkuat adanya arahan presiden tersebut dalam persidangan.

Empat terdakwa dalam kasus ini adalah Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba. Dugaan kerugian negara mencapai Rp622 miliar berdasarkan laporan BPK. Selain terdakwa, kasus ini juga diduga memperkaya 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Pertimbangan teknis di lapangan, seperti pemindahan 27.000 jemaah dari Mina Jadid, disebut menjadi alasan mengapa penambahan kuota 10.000 saja sudah dianggap berat, apalagi jika harus dibagi rata dengan kuota dasar.

Perdebatan legal ini menambah dimensi baru dalam persidangan yang tengah berlangsung. Jika pengadilan menerima argumen bahwa kebijakan 50:50 adalah mandat eksekutif demi keselamatan, maka narasi korupsi bisa bergeser menjadi pelanggaran prosedur administratif. Namun, bagi publik yang mengawasi pengadilan tipikor, pertanyaan mendasar tetap sama: apakah ada unsur suap dalam penetapan kuota tambahan yang memicu kerugian negara sebesar itu?

Analisis Redaksi

Klaim Mellisa Anggraini bahwa skema 50:50 berakar dari arahan Jokowi menjadi strategi pembelaan yang cerdas namun berisiko tinggi. Secara naratif, ini mengangkat isu teknis keselamatan (jemaah lansia) di atas motif finansial. Jika teruji di pengadilan, ini bisa melemahkan unsur niat (dolus) pada terdakwa Yaqut, meskipun fakta kerugian negara 622 miliar tetap berdiri sebagai elemen pidana. Ini menarik garis antara kesalahan administratif dan korupsi murni.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi 'shielding' hukum di mana arahan presiden dijadikan tameng legalitas. Namun, dalam sistem hukum positif Indonesia, kebijakan Presiden tidak serta merta absah dari audit BPK jika terdapat kerugian negara yang signifikan. Kemungkinan langkah selanjutnya adalah mahkamah akan menguji apakah prosedur distribusi kuota kepada 313 PIHK tersebut mematuhi regulasi yang berlaku, terlepas dari adanya arahan atasan. Jika tidak ada mekanisme transparansi dalam distribusi, maka argumen 'keselamatan' bisa dianggap sekadar alibi teknis untuk menutupi praktik oligopoli kuota.