KPK Geledah Kanwil BPN Jatim, Jejak Suap HGB Menyeret Delapan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan menggeledah Kantor Wilayah BPN Jawa Timur pada Kamis (24/9). Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan bukti yang kini merembet ke berbagai daerah setelah operasi tangkap tangan besar-besaran sebelumnya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa tim penyidik masih bekerja di lokasi tersebut untuk menelusuri dokumen-dokumen krusial terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB).

Penggeledahan di Surabaya ini bukan kejadian tunggal, melainkan kelanjutan intensif dari proses hukum yang telah berjalan sejak pekan lalu. Pada Rabu (23/9), penyidik lebih dulu menyisir kantor BPN Mojokerto. Dari sana, mereka mengamankan sejumlah Barang Bukti Elektronik (BBE) serta amplop-amplop berisi uang tunai. Dana haram itu diduga kuat berasal dari para pemohon layanan pertanahan yang mencari jalan pintas dalam mengurus sertifikat tanah.

Skandal ini mencoreng wajah birokrasi agraria nasional karena melibatkan pejabat tinggi hingga pengusaha properti raksasa. Sebelumnya, KPK telah mengeksekusi penggeledahan di rumah kediaman Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri, serta kantor PT Summarecon Agung Tbk di Bogor dan Jakarta Timur. Tiga ruang direktorat jenderal lain juga dibongkar, termasuk milik Virgo Eresta Jaya dan Asnaedi. Pola serangan simultan ini menunjukkan betapa sistemik dugaan permainan izin lahan di tubuh kementerian tersebut.

Hingga saat ini, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nama-nama berat muncul dalam daftar hitam tersebut: Sontang Coin Manurung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. Empat lainnya adalah Lampri sendiri beserta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Menariknya, empat nama terakhir disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, meski belum ada penetapan status terhadap sang menteri.

Akar masalah kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9). Dalam geladi resik kejahatan yang gagal tersebut, KPK menangkap 19 orang sekaligus. Temuan paling mencolok adalah barang bukti uang sebesar Rp106,3 miliar. Angka fantastis ini langsung memicu penahanan ketat bagi para tersangka utama selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September sampai 4 Oktober 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Transparansi proses hukum terus dikawal publik mengingat besarnya nilai suap yang terlibat.

Analisis Redaksi

Meluasnya titik penggeledahan hingga ke Jawa Timur pasca-OTT Jabodetabek mengindikasikan bahwa jaringan suap perizinan tanah tidak bersifat lokal atau insidental. Fakta bahwa uang ratusan miliar ditemukan dalam satu OTT, diikuti jejak fisik di Mojokerto dan kini Surabaya, menyarankan adanya mekanisme "toll gate" ilegal yang beroperasi lintas provinsi. Ini bukan sekadar ulah oknum individu, melainkan potensi kegagalan sistem pengawasan internal di Kementerian ATR/BPN yang membiarkan praktik jual beli izin tumbuh subur di bawah hidung negara. Publik perlu waspada jika pola serupa ternyata terjadi di kanwil-kanwil lain yang belum tersentuh pemeriksaan.

Langkah selanjutnya yang logis adalah melihat apakah KPK mampu menembus lingkaran atas yang disebutkan sebagai "orang kepercayaan" menteri tanpa terjebak dalam drama politik internal. Penetapan tersangka terhadap pejabat setingkat Dirjen dan tokoh partai menunjukkan keberanian penegak hukum, namun tantangan sesungguhnya terletak pada pembuktian aliran dana ke pihak-pihak yang lebih tinggi atau melindungi mereka. Jika hanya berhenti di level operasional dan menengah, maka pemberantasan mafia tanah akan tetap menjadi slogan kosong. Masyarakat menunggu apakah transparansi janji KPK benar-benar menghasilkan pemulihan aset dan jerat hukum yang adil bagi semua pihak yang menikmati hasil curian izin tanah rakyat.