KPK Periksa 11 Saksi, Dalami Arahan Ipda Yayat dalam Pengadaan Barang di Pemkab Bekasi

Sebelas saksi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (22/9) untuk membongkar dugaan keterlibatan Ipda Yayat Sudrajat (YYS) dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan masif ini menyasar pejabat dinas hingga pengusaha swasta yang diduga menerima arahan langsung dari anggota Polri tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis pada Rabu (23/9) memastikan seluruh saksi hadir tanpa kecuali. Penyidik menggali pengetahuan para saksi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Bekasi yang dikerjakan oleh pihak selain Sarjan (SJ), seorang pengusaha yang sudah lebih dulu masuk radar penyidik. Proyek-proyek itu diduga kuat dikerjakan atas arahan YYS.

Daftar nama yang dipanggil ke Gedung Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat menunjukkan betapa luasnya jangkauan penyelidikan ini. Kepala Dinas Pendidikan Imam Fathurohman, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Henri Lincoln, serta Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Benny Sugiarto duduk berhadapan dengan penyidik. Mantan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdhan dan BN Kholik—pihak swasta yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Bekasi tahun 2024—turut memberikan keterangan.

Lapisan kedua pemeriksaan menyasar aktor-aktor di lapangan. Mereka adalah pengusaha Nesin alias Kuray, Direktur CV Mancur Berdikari Adi Purwo, Direktur CV Lor Jaya Mardian, Direktur CV Singkil Berkah Anugerah Nadih, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Nur Chaidir. Kehadiran para direktur perusahaan rekanan ini mengonfirmasi bahwa KPK sedang memetakan aliran dana dari hulu ke hilir.

Langkah ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang. Peran Yayat Sudrajat alias Lippo kini menjadi fokus utama. Sebelumnya, pada Senin (21/9), Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik telah menggeledah rumah mewah Yayat di Cibubur, Jakarta Timur, dan Depok, Jawa Barat. Aset mewah yang diduga milik sang polisi mencapai belasan unit. Properti itu tersebar di Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, Kerawang, dan wilayah lainnya. Yayat sendiri sudah menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

KPK menerapkan strategi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk menangani perkara ini. Artinya, belum ada tersangka baru yang ditetapkan secara resmi. Nama-nama tersangka akan dicari dan dikunci seiring berjalannya proses penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang terus dikumpulkan tim penyelidik.

Analisis Redaksi

Penggunaan Sprindik umum menandakan KPK memiliki keyakinan tinggi bahwa korupsi pengadaan barang di Pemkab Bekasi bersifat sistemik, bukan insidental. Belasan aset mewah yang tersebar di delapan wilayah berbeda milik seorang perwira pertama kepolisian jelas menimbulkan pertanyaan besar soal asal-usul harta tersebut. Logika sederhana saja: gaji resmi anggota Polri berpangkat Ipda tidak akan pernah cukup untuk mengakumulasi kekayaan properti sebanyak itu dalam waktu singkat.

Kehadiran mantan penjabat bupati hingga calon kepala daerah dalam daftar pemeriksaan mengisyaratkan adanya jaringan patronase yang melampaui batas birokrasi murni. Ketika seorang anggota Polri mampu mengarahkan siapa yang mengerjakan proyek pemerintah daerah, kita melihat anomali serius dalam tata kelola pemerintahan. KPK tampaknya sedang membongkar praktik "beking" proyek yang selama ini kerap menjadi rahasia umum di berbagai daerah.

Langkah selanjutnya yang paling logis adalah pelacakan forensik keuangan terhadap rekening-rekening perusahaan rekanan yang direkturnya sudah diperiksa. Jika pola aliran dana dari CV Mancur Berdikari, CV Lor Jaya, dan CV Singkil Berkah Anugerah bermuara pada entitas yang terhubung dengan Yayat Sudrajat, penetapan tersangka baru hanya tinggal menunggu waktu. Publik perlu mengawasi apakah institusi Polri akan proaktif mendukung pengusutan ini atau justru muncul resistensi yang memperlambat kerja penyidik.