BI Tegaskan Keabsahan Rupiah Bertanda Tangan Purbaya dan Perry, Kolektor Mulai Berburu

Bank Indonesia memastikan uang rupiah kertas tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan eks Gubernur BI Perry Warjiyo tetap sah sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah NKRI. Penegasan ini muncul setelah lembaran uang tersebut mulai ramai diperbincangkan di media sosial dan diburu oleh para kolektor numismatik.

Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pernyataan resmi tersebut kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (22/9). Menurut Denny, pencantuman tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada uang rupiah kertas sudah diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Aturan itu kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Secara teknis, uang yang memicu perburuan ini merupakan rupiah kertas Tahun Emisi (TE) 2022 dengan pecahan Rp100 ribu. Yang membuatnya istimewa adalah tahun cetaknya, yakni 2026, lengkap dengan tanda tangan Purbaya dan Perry Warjiyo. Denny menjelaskan bahwa tanda tangan yang tercantum pada uang selalu menyesuaikan dengan pejabat yang menjabat saat proses penetapan dan produksi berlangsung.

Rupiah kertas memang memuat dua otoritas sekaligus. Pemerintah diwakili oleh menteri keuangan, sementara otoritas moneter diwakili oleh gubernur Bank Indonesia. Karena mekanisme inilah nama pejabat yang tercetak mengikuti siapa yang sedang menduduki jabatan ketika uang tersebut ditetapkan dan diproduksi. Pergantian menteri keuangan maupun gubernur BI setelah uang dicetak dan diedarkan sama sekali tidak memengaruhi keabsahannya.

Fenomena langka ini langsung memantik reaksi warganet. Sejumlah pengguna platform X mengaku antusias mencari lembaran bertanda tangan Purbaya karena menilai jumlahnya sangat terbatas. "Yeay akhirnya nemu yang ttd nya purbaya, langka lho ini cuma jabat 1 tahun 1x cetak uang baru aja pak pur," tulis salah seorang pengguna X. Masyarakat umum pun tidak perlu ragu menggunakan uang ini untuk transaksi sehari-hari, sebab pergantian pejabat negara tidak pernah membuat rupiah yang telah beredar menjadi batal atau tidak berlaku.

Untuk penerbitan selanjutnya, BI akan kembali mengikuti prosedur baku yang berlaku. Denny menegaskan bahwa uang rupiah yang diproduksi di masa depan akan menyesuaikan tanda tangan dengan pejabat yang menjabat sesuai ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah. Siklus ini memastikan setiap lembaran uang selalu merepresentasikan otoritas yang sah pada masanya.

Analisis Redaksi

Perburuan uang kertas bergambar tanda tangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Perry Warjiyo mencerminkan bagaimana pasar numismatik merespons transisi kepemimpinan ekonomi secara instan. Masa jabatan Purbaya yang relatif singkat sebagai Menteri Keuangan membuat cetakan uang dengan tanda tangannya otomatis memiliki volume edar yang jauh lebih kecil dibandingkan pendahulunya. Kelangkaan objektif inilah yang memicu nilai koleksi naik drastis dalam waktu singkat, terlepas dari nilai nominal yang tertera pada lembaran tersebut.

Masyarakat perlu memahami garis tegas antara nilai tukar dan nilai koleksi. Pernyataan BI yang berulang kali menegaskan status hukum uang ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Langkah itu penting untuk mencegah spekulasi liar yang bisa mengganggu kelancaran transaksi riil. Jika pedagang atau kasir mulai menolak lembaran ini karena menganggapnya barang antik, sirkulasi uang tunai justru akan terganggu secara tidak perlu.

Ke depan, penerbitan uang dengan tanda tangan pejabat baru akan berjalan normal mengikuti regulasi P2SK. Namun, episode ini meninggalkan catatan menarik bagi pengelola kebijakan moneter. Transisi pejabat tinggi negara yang cepat kini berdampak langsung hingga ke benda fisik yang dipegang masyarakat setiap hari. BI dan Kementerian Keuangan patut mengantisipasi potensi penimbunan uang edisi tertentu agar ketersediaan uang layak edar di pasar tetap terjaga stabil.